DPRD Ajukan Mosi Tidak Percaya, Wakil Wali Kota Depok: Eksekutif Tidak Menanggapi

DPRD Ajukan Mosi Tidak Percaya, Wakil Wali Kota Depok: Eksekutif Tidak Menanggapi
Sebanyak 38 anggota DPRD  Depok mengajukan mosi tidak percaya terhadap Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono. (Shuterstock)

WJtodayDepok - Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono memberikan tanggapan soal mosi tidak percaya yang diajukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

"Soal mosi tidak percaya anggota Dewan ya, kami sebagai eksekutif tidak menanggapi ya," kata Imam kepada wartawan, Rabu 11 Mei 2022.

Pria yang biasa disapa IBH ini mengatakan siap bertemu dengan anggota DPRD jika ada masalah. "Kalau mereka mau membuat surat, kita akan balas dengan surat. Kalau mereka mau ketemu, kita akan ketemu," kata Imam Budi Hartono.

Menanggapi tuduhan DPRD Kota Depok soal Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang disebut tidak orisinil, Imam mengatakan, sejauh ini pemerintah kota telah berupaya semaksimal mungkin. Pemerintah Depok berusaha menjangkau masyarakat miskin yang tak tersentuh bantuan pemerintah pusat dengan memberikan KDS.

"Karena ini program tambahan saja, kalau pusat kan ada PKH itu 200 ribuan, kita bagi keluarga yang belum dapat PKH itu kita tutupin dari KDS. Hanya 2.000 jadi nggak banyak memang," kata Imam.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditangani Kementerian Sosial. 

Imam menjelaskan, pemerintah kota Depok terbuka dengan masukan masyarakat apabila di lapangan ditemukan bantuan yang tidak tepat sasaran.

"Kalau ada penerima bantuan, dia nggak miskin maka silakan diadukan, nanti kami akan cabut. Jadi syaratnya adalah miskin," ujarnya. 

Diketahui Sebanyak 38 anggota DPRD  Depok mengajukan mosi tidak percaya terhadap Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono. 

Mosi tidak percaya dilayangkan karena diduga ada kepentingan politis yang menguntungkan bagi PKS dari kebijakan Pemkot Depok.

"Sebanyak 38 anggota, seluruh fraksi selain PKS. Jadi Fraksi Gerindra, PDIP, Golkar, Demokrat, PPP, PAN, PKB-PSI," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok Ikravany Hilman.

Nantinya, mosi tidak percaya bisa dijadikan hak interpelasi atau hak angket. Ikravany mengatakan anggota DPRD Depok memilik hak untuk itu.

"Mosi tidak percaya kepada Pemerintah Kota, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota. Ini sedang kita susun bisa interpelasi atau angket," kata Ikravany. ***