DPR Pertanyakan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

DPR Pertanyakan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. (humas dpr ri)

WJtoday, Jakarta - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dipertanyakan, karena di dalamnya mengandung frasa persetujuan hubungan seksual. Ini tentu tak sesuai norma hukum di Indonesia. 

Persetujuan hubungan seksual yang dimaksud Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih adalah frasa “tanpa persetujuan korban” pada pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m.

Menurut Fikri, dalam frasa “tanpa persetujuan korban” terkandung makna persetujuan seksual atau sexual consent. 

“Artinya hubungan seksual dibolehkan asal dilakukan atas dasar suka sama suka,” jelas Fikri dalam siaran pers, dikutip pada Selasa (9/11/2021), 

Hal ini bertolak belakang dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia, dimana perzinahan dianggap sebagai perilaku asusila dan diancam pidana. Pasal 284 KUHP, misalnya, mengancam hukuman penjara bagi yang melakukan perzinahan walau didasari suka sama suka.

“Konsensus yang kita sepakati sesuai norma Pancasila dan UUD  NRI Tahun 1945 bahwa hubungan seksual baru boleh dilakukan dalam konteks lembaga pernikahan,”tegas Fikri.

Baca juga: Kemendkbudristek Bantah Permen Nadiem soal PPKS Legalkan Seks Bebas di Kampus

Ironisnya, beberapa UU yang dijadikan konsideran dalam Permendikbudristek itu, jelas-jelas bertentangan isinya. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 50, misalnya, menegaskan, wanita dewasa dan atau telah menikah berhak melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Ditambahkannya, dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 3 bahwa fungsi pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. 

Pembentukan watak ini untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.

Fikri menegaskan, fraksinya sangat menentang segala bentuk kekerasan seksual yang tertulis dalam judul Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. 

“Sebagai bangsa timur yang menjunjung tinggi moral agama, nilai Pancasila dan berketuhanan yang Maha Esa, sudah seharusnya kita menolak budaya seks bebas,” ujarnya.

Untuk itu, Komisi X DPR RI memastikan bakal memanggil Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk meminta klarifikasi Permendikbudristek tersebut. 

"Diskusi bersama poksi-poksi komisi X rencananya Jumat (12/11) ini," ungkap Fikri.  ***