DPR Minta Polisi Usut Pelaku Pemotongan Bansos PPKM

DPR Minta Polisi Usut Pelaku Pemotongan Bansos PPKM
Ilustrasi (cnnindonesia.com)

WJtoday, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily, meminta kepolisian mengusut dugaan kasus pemotongan bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak kebijakan PPKM Darurat. Ia mengaku menyayangkan tindakan tersebut di tengah kesulitan warga saat ini.

"Tentu kami sangat menyesalkan tindakan pemotongan bansos yang seharusnya diterima secara utuh. Harus diusut dengan tuntas pelaku pemotongan bansos tunai tersebut. Apalagi kalau dana bansos itu dipotong oleh oknum petugas pendamping yang memang ditugaskan oleh Kemensos sendiri," kata Ace dalam keterangannya, Jumat (30/7/2021).

Ace mengatakan, sebaiknya bansos langsung disalurkan dan diterima warga. Bila proses penerima bantuan sosial dikumpulkan melalui kantor desa atau dikolektifkan oleh aparat di tingkat bawah, maka potensi disunat sangatlah besar.

"Saya masih menemukan praktik penyaluran BST (bantuan sosial tunai) dikumpulkan di kantor desa atau kelurahan, tidak diantar langsung ke rumah warga. Perlu ada sosialisasi kepada warga penerima bantuan sosial bahwa uang tersebut merupakan hak mereka. Tidak ada potong memotong oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan aparat untuk kepentingan apapun," paparnya menjelaskan.

Selain itu, Ace juga mengaku menemukan kasus pemotongan oleh para oknum aparat yang mengaku dapat memasukkan data masyarakat sebagai penerima bansos. Kalau tidak mendapat jatah, oknum itu mengancam penerima bantuan tidak akan mendapatkan bansos lagi. Praktik seperti ini banyak terjadi dalam penyelenggaraan bansos.

Tindakan memotong bansos atas dasar pemerataan juga tidak boleh dilakukan oleh RT/RW atau kepala desa. Letak persoalannya adalah pada akurasi data penerima bantuan. Jika memang bansos diberikan kepada pihak yang membutuhkan, tentu tak perlu dipotong untuk kepentingan yang lain.

Ace menerangkan, salah satu modus praktek penyelewengan bansos ini adalah ketidaksesuaian harga dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pihaknya mengaku sudah beberapa kali menyampaikan kepada Kementerian Sosial soal perlunya pengawasan bagi penyaluran bansos itu.

"Sebetulnya, Kementerian Sosial sudah melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan bantuan itu tidak disunat. Hal yang penting menurut saya adalah mendorong keberanian warga untuk melaporkan adanya penyelewengan bantuan sosial itu," tandasnya.  ***