DPR Minta Pemerintah Susun Skenario Terburuk Hadapi Pandemi

DPR Minta Pemerintah Susun Skenario Terburuk Hadapi Pandemi
Ilustrasi (antara)

WJtoday, Jakarta - KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, meminta pemerintah menyusun skenario terburuk (worst case scenario) bilamana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat tidak efektif menekan laju penularan kasus harian Covid-19.

Meski demikian, menurutnya, worst case scenario membutuhkan dukungan anggaran sangat besar sehingga berkonsekuensi pada perubahan arah kebijakan dan sasaran APBN 2021 dan Rancangan APBN 2022.

"Mencermati keadaan dunia dan dalam negeri kita akibat Covid-19 dengan tingkat uncertainty tinggi dan bila tidak terkelola dengan cukup baik, maka akan berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan kesehatan rakyat. Bila keadaan seperti ini berlangsung lama, maka akan berkonsekuensi mendalam terhadap APBN kita," kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/7/2021).

Menurut Said, skenario APBN 2021 dan 2022 sejauh ini mengedepankan pemulihan segala sektor, terutama sosial, ekonomi, dan kesehatan. Namun, APBN belum memitigasi skenario gelombang demi gelombang dan pandemi berlangsung lebih lama.  

"Minggu lalu, saya telah menyarankan pemerintah untuk mulai melakukan refocusing anggaran. Akan tetapi melihat situasi dan potensi risiko yang ada, selain refocusing, pemerintah perlu melakukan kebijakan-kebijakan lebih jauh yang komprehensif," tuturnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menambahkan, kebijakan-kebijakan tersebut pun harus berdampak luas baik bagi ekonomi, sosial, dan kesehatan. Karenanya, pemerintah harus menjalin komunikasi dengan banyak pihak, termasuk pelaku bisnis dan keuangan, dengan persiapan waktu yang cukup.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Skenario Perpanjangan PPKM Darurat 4-6 Minggu

Langkah ini, baginya, penting dilakukan guna mengantisipasi guncangan pada bisnis dan pasar keuangan yang hingga kini masih berjalan sehat.

"Saya mendukung penuh langkah pemerintah, khususnya terkait persetujuan anggaran terkait pelaksanaan segala daya upaya dalam penanggulangan Covid-19, termasuk bila dalam pelaksanaan worst case scenario tersebut harus membutuhkan dukungan pembiayaan. Misalnya, seperti penerbitan surat utang negara (SUN) karena dampak turunnya penerimaan perpajakan," papar Said.

Ditegaskannya,  perang terhadap Covid-19 harus terus dilakukan. Apalagi, pandemi telah setahun lebih mendera Tanah Air dan berdampak luas terhadap segenap umat manusia.

Sebanyak 170 negara mengalami kontraksi ekonomi, 44 negara di antaranya berlanjut dengan resesi panjang imbas pandemi. Sementara itu, kontraksi ekonomi beberapa negara begitu dalam.

"Kita tidak menyangka kawasan Eropa yang selama ini penuh kemakmuran, layanan kesehatan yang sangat memadai, namun beberapa negara, seperti Italia, Spanyol, dan Inggris dibuat limbung akibat pandemi," pungkasnya.  ***