DPR Desak Pemerintah Selesaikan Permasalahan Distribusi Bansos

DPR Desak Pemerintah Selesaikan Permasalahan Distribusi Bansos
Ilustrasi (tribun news)

WJtoday, Kab Bandung - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial untuk menyelesaikan semua permasalahan dalam distribusi Bantuan Sosial (Bansos). 

Hal itu ia sampaikan saat mengikuti Kunjungan Kerja spesifik Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial ke Kabupaten Bandung, di Gedung Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Sabilulungan, Soreang, Jumat (27/8/2021).

 Menurut Ace, kunjungan ini juga untuk memastikan agar distribusi bansos berjalan dengan lancar. 

“Untuk memastikan penyaluran bantuan sosial karena kita tahu bahwa di era pandemi seperti sekarang ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan batuan perlindungan sosial yang sebagian besar itu ada pada Kemensos." kata Ace.

"Pertama PKH, kedua Kartu Sembako atau BPNT, yang ketiga BST dan beberapa program-program yang lain. Kami ingin memastikan bahwa bantuan tersebut itu sampai kepada masyarakat dengan skema yang bermacam-macam”, imbuhnya.

 Ace menyebut beberapa masalah pendistribusian gagal penyaluran dikarenakan alamat penerima tidak jelas, alamat penerima sudah pindah domisili dan masih ada warga yang dinyatakan menerima padahal yang bersangkutan telah meninggal dunia.

 “Tadi telah dijelaskan misalnya bahwa untuk PKH ditemukan masalah. Terutama persoalan pendistribusian dari bantuan sosial tersebut. Masih ada yang tertahan dari kartu PKH tersebut. Masih ada sekitar 2300an. Itu cukup besar ya." sebutnya.

"Yang kedua untuk Kartu Sembako sekitar 5000an. Dan satu lagi, Bantuan Sosial Tunai (BST) kami juga masih menemukan ternyata ada sekitar 5000an yang belum terdistribusikan atau yang disebut dengan gagal salur ke masyarakat karena ada beberapa penyebabnya. Misalnya ada yang salah alamat, yang sudah meninggal sekitar 900an, yang pindah (alamat) sekian ratus." lanjut Ace.

Ditambahkannya, kondisi permasalahan distribusi bansos tersebut harus segera diselesaikan oleh pemerintah.
 
“Jadi temuan-temuan semacam ini di Kabupaten Bandung tentu harus segera diselesaikan. Karena bansos ini akan terus menerus diberikan oleh Pemerintah dan kami sebagai Pimpinan Komisi VIII DPR RI beserta anggota Komisi VIII ingin memastikan jalan keluarnya." tegas Ace.

"Termasuk memastikan agar bansos yang melalui perbankan itu betul-betul terdistribusikan ke masyarakat. Jangan sampai Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) tidak terdistribusikan kepada masyarakat. Kami tadi menyepakati ini akan segera diselesaikan." pungkasnya.

 Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menjanjikan agar permasalahan pendistribusian dapat diselesaikan awal pekan depan. Pihaknya akan bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Bandung.

 “Kita berharap Senin dan Selasa (pekan depan) itu kelar pembagian maupun (perbaikan) alamat-alamat yang tidak jelas." kata Risma.  ***