DPR Desak Kemenkes Awasi Distribusi dan Kesetaraan Akses Vaksin

DPR Desak Kemenkes Awasi Distribusi dan Kesetaraan Akses Vaksin
Ilustrasi (tempo.co)

WJtoday, Jakarta - Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan agar berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan audit berkala untuk mengawasi rantai distribusi dan pengelolaan stok vaksin guna memastikan tidak terjadi penyimpangan pada ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas dan jenis vaksin yang didistribusikan.

Dalam memberi perlindungan komunal di Indonesia, Komisi IX mendesak Kemenkes bersama PT Bio Farma (Persero) memastikan ketersediaan dan pendistribusian Vaksin Covid-19 secara merata ke daerah dengan membuat skema perencanaan yang proporsional sesuai dengan kebutuhan daerah, tepat sasaran, efektif dan efisien.

 "Bersama dengan ADINKES dan PT Bio Farma (Persona) kami minta  koordinasi Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia diperkuat guna memperlancar alur distribusi vaksin dan meningkatkan kapasitas penyimpanan vaksin dalam sistem rantai dingin vaksin." kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, dalam keterangan tertulis, Kamis (26/8/2021).

"Kemudian memastikan pelaksanaan vaksin program berjalan dengan baik melibatkan mitra kerja; dan melakukan studi penelitian terkait serologi dan VE (vaccine efficacy) dari seluruh jenis vaksin yang digunakan di Indonesia terhadap mutasi varian baru Covid-19," tambahnya.

Sedangkan demi memaksimalkan upaya perlindungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Komisi IX meminta Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memprioritaskan pelaksanaan vaksinasi booster ketiga untuk seluruh tenaga kesehatan dan tenaga medis di Indonesia. 

 "Kemenkes bersama dengan Badan POM dan Komnas PP KIPI untuk mengintensifkan pengawasan keamanan vaksin Covid-19 melalui pengawasan post market, surveillance pasif KIPI, surveilans aktif KIPI demi melindungi derajat kesehatan masyarakat, " sebutnya, 

Baca juga: Soal Vaksin Booster, DPD RI: Pejabat Harusnya Menjadi Teladan

Kepada Badan POM, Komisi IX DPR RI meminta Badan POM  memaksimalkan upaya dan fasilitas konsultasi dalam setiap tahapan pengembangan kandidat vaksin dalam negeri, sebagai bagian dari pelaksanaan instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan pengembangan industri farmasi dan alat Kesehatan.

"Serta mengintensifkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang keamanan vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi Covid19, termasuk penjelasan tentang masa kadaluarsa vaksin," tutupnya. 

Kesetaraan Akses Terhadap Vaksin 
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait distribusi vaksin Covid-19 yang tidak merata. Ia mempersoalkan kriteria yang digunakan Kemenkes dalam mendistribusikan vaksin. 

Dari data yang berhasil dihimpunnya, cakupan vaksinasi di DKI Jakarta yang telah mencapai 120 persen. Sementara, di daerah lain seperti Sumatera Utara cakupan vaksin dosis kedua baru mencapai 16,2 persen.

“Apa kriteria sehingga (DKI) dapat lebih banyak? Mungkin karena jumlah yang terpapar tinggi, jumlah penduduk besar dan lain sebagainya. Mungkin ini yang jadi penting. Karena kalau soal jumlah penduduk, saya kira Sumut juga jumlah penduduknya besar,” kata Saleh,  Rabu (25/8/2021).

 Saleh mengungkapkan, masalah ketersediaan vaksin tidak hanya Sumatera Utara. Berdasarkan kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke berbagai daerah, masalah utama vaksinasi Covid-19 terletak pada ketersediaan vaksin. 

“Ketika kita tanya ke Pemda, salah satu kekurangan mereka, di dalam proses pelaksanaan vaksinasi ini adalah soal ketersediaan vaksinnya,” ungkapnya.

Baca juga: Angka Kasus Mingguan Covid-19 RI Terus Turun dalam Lima Pekan

Politisi Fraksi PAN ini menduga, kekurangan stok vaksin terjadi karena distribusi tidak didasarkan pada permintaan pemda, melainkan keputusan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, ia meminta Menteri Kesehatan menjelaskan penyebab perbedaan distribusi vaksin yang dinilai tidak merata.

 Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR Dewi Asmara menyampaikan target pelaksanaan vaksinasi di daerah yang cakupannya masih di bawah cakupan nasional. Hanya 7 provinsi yang di atas cakupan rata-rata nasional. Padahal kesetaraan akses terhadap vaksin adalah langkah perangi Covid-19. 

“Perang melawan Covid-19 tidak akan berhasil jika ketidakadilan terhadap akses vaksin masih terjadi,” tuturnya.
 
Saat menjawab pertanyaan tersebut, Budi mengatakan, pemerintah tengah mengintegrasikan data, stok dan distribusi vaksin ke daerah yang dapat diakses publik. Masyarakat dapat mengakses melalui laman vaksin.kemenkes.go.id. Portal itu, lanjut Budi, akan memperlihatkan jumlah dosis vaksin yang dikirim dan stok pada masing-masing daerah. 

“Semua bisa liat, jadi di situ aka nada jumlah dosis yang dikirim dan jumlah vaksin yang digunakan masing-masing kabupaten/kota termasuk provinsi,” terang Budi.

 Budi berharap, upaya tersebut dapat menggambarkan transparansi pemerintah terhadap distribusi vaksin Covid-19 ke daerah. Selain itu, Budi menambahkan, data mengenai stok dan distribusi vaksin akan terus diperbarui secara berkala pada masing-masing daerah.  ***