DPD-RI Minta Kewenangan Lembaga Legislatif Sama dengan Anggota DPR Bisa Lakukan Reses

DPD-RI Minta Kewenangan Lembaga Legislatif Sama dengan Anggota DPR Bisa Lakukan Reses
Para anggota Dewan Perwakilan Daerah
WJtoday, Bandung - Para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) menginginkan peran yang sama seperti legislator untuk periode 2019-2024.  Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) bersama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Jawa Barat. Selain dihadiri ICMI Orwil Jawa Barat, FGD tersebut juga dihadiri para pakar dan praktisi di bidang hukum dan politik.

Dalam sambutannya, Ketua kelompok DPD di MPR, Dr. Intsiawati Ayus, menyampaikan tiga hal penting yang menjadi fokus diskusi.

”Pokok-pokok haluan Negara serta Penataan kewenangan DPD dan MPR adalah hal yang akan kita bicarakan dan diskusikan pada kegiatan kali ini,” ujar Intsiawati ketika berbicara dalam forum diskusi pada Jum’at(5/2) siang.

Menurut Intsiawati ketiga poin tersebut merupakan hal krusial bagi DPD-RI. Mengadakan suatu forum diskusi untuk saling memberi masukkan dan pendapat menurutnya adalah langkah yang tepat untuk dilakukan. 

Selain karena menginginkan ide-ide baru, dia juga hendak meminta penjelasan dari para pakar soal sistem ketatanegaraan yang berkaitan soal kewenangan DPD sebagai lembaga legislatif.

“Kita mengharapkan sebuah dukungan dan penjelasan  terhadap penataan kewenangan DPD,penataan kewenagan MPR,” ucapnya.  

Dia juga menjelaskan alasan mengikutsertakan ICMI dan para stakeholders lain ke dalam diskusi, yakni pihaknya menginginkan pandangan baru soal aturan tentang penguatan kewenangan agar bisa menampung aspirasi daerah.

“Kami berharap agar bisa menyerap dan menghimpun gagasan,kajian,pandangan dari keluarga besar ICMI Orwil Jabar tentang sistem ketatanegaraan,” ucapnya.

Mohammad Najib selaku ketua ICMI Orwil Jawa Barat sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan diskusi tersebut. Dia pun meminta agar pembahasan tentang peran DPD-RI kali ini dapat terealisasikan dan tidak seperti pada periode-periode sebelumnya di mana selalu menemui jalan buntu.

“FGD ini merupakan sebagai kontribusi ICMI untuk memberi masukkan kepada DPD untuk menetapkan langkah-langkah yang strategis, kami sangat berterima kasih atas kerja samanya dan berharap bisa berkelanjutan,” ucapnya.

Output yang diharapkan dalam diskusi tersebut menurut Najib adalah untuk mendapatkan formulasi yang tepat sehingga pembuatan aturan baru soal penguatan kewenangan DPD bisa direalisasikan.

“Kalau target kita dari acara FGD ini adalah kita ingin ada suatu pemikiran yang sangat strategis dalam rangka penguatan kewenangan DPD dan juga penataan kembali tentang kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara,” tambahnya.***