Dituntut 11 Tahun dan Pencabutan Hak Politik, Juliari Tetap Bantah Terima Suap Bansos

Dituntut 11 Tahun dan Pencabutan Hak Politik, Juliari Tetap Bantah Terima Suap Bansos
Pengacara Juliari, Maqdir Ismail

WJtoday, Jakarta - Kasus suap terkait bantuan sosial (bansos) yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara belum berakhir. Tuntutan 11 tahun penjara dan pencabutan hak politik terdakwa dinilai banyak pihak belum memenuhi keadilan.

Malah belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui juru bicaranya Ali Fikri menyebut pihaknya membuka peluang penyelidikan baru terkait kasus tersebut.

Merespons itu, Pengacara Juliari, Maqdir Ismail menjelaskan soal duduk perkara yang menjerat kliennya. Dia menegaskan, perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial penanganan Covid-19 ini memang murni kasus suap. 

Tetapi kata Maqdir, selama proses persidangan tak ada fakta hukum yang mengatakan Juliari Batubara menerima uang fee dari pengadaan bansos.

"Tiga orang saksi yaitu Selvy Nurbaity, Kukuh Ary Wibowo, dan Eko Budi Santoso sebagai orang yang disebut penerima perantara tidak mengakui pernah menerima uang untuk diserahkan kepada Terdakwa Juliari P. Batubara. Terdakwa juga membantah telah menerima uang. Suap itu harus ada bukti suapnya bukan dengan asumsi," kata Maqdir kepada awak media, Sabtu (7/8/2021).

Maqdir lebih jauh mengutarakan, sangat tidak patut kalau keterangan saksi Selvy Nurbaity, Kukuh Ary Wibowo, dan Eko Budi Santoso dikatakan hanya dalih membela orang yang pernah menjadi atasan mereka.

Begitu juga halnya dengan penolakan oleh Penuntut Umum atas keterangan Juliari.

"Seharusnya diakui secara jujur bahwa Saksi Selvy Nurbaity, Kukuh Ary Wibowo, dan Eko Budi Santoso tidak mempunyai kepentingan selain untuk menympaikan kebenaran ketika mereka menyatakan tidak pernah menerima uang dari Adi Wahyomno untuk disampaikan kepada Terdakwa Juliari P. Batubara. Fakta ini harus dimaknai bahwa secara hukum mereka tidak pernah menerima uang dan hal ini adalah benar adanya," kata Maqdir.

Maqdir meyakini, mereka tidak memberikan keterangan bohong. Jika pernyataan mereka dalam persidangan bohong, maka Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah menunggu mereka, jika terbukti mereka berbohong.

Ia memandang, kedudukan keterangan Saksi Selvy Nurbaity, Kukuh Ary Wibowo, dan Eko Budi Santos ini berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. Karena keduanya mempunyai kepentingan berbohong dalam rangka melindungi diri mereka dari ancaman hukuman tinggi.

"Dengan adanya keterangan mereka bahwa ada sejumlah uang telah diserahkan kepada Terdakwa Juliari P. Batubara melalui Saksi Selvy Nurbaity, Kukuh Ary Wibowo, dan Eko Budi Santoso, maka seolah-olah yang terjadi bahwa keduanya hanya menjadi perantara dalam penerimaan uang dan mereka  sudah menyerahkan uang yang mereka kumpulkan untuk kepentingan Terdakwa Juliari P. Batubara," kata Maqdir.

Maqdir menduga, yang berdalih mengenai uang itu adalah saksi Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. Keterangan mereka seharusnya dikesampingkan. Terlebih lagi, kata Maqdir, jika memperhatikan cara hidup dan kesusilaan Matheus Joko Santoso bersama Daning Saraswati, sebagaimana mereka terangkan dalam proses persidangan dan juga BAP juga termuat.

"Gaya hidup dan kesusilaan yang ditunjukkan ini, bukanlah kesusilaan yang baik sehingga keterangannya dapat dipercaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 185 ayat 6 huruf d KUHAP," kata Maqdir.

Maqdir juga menyesalkan, adanya uang yang pernah diterima Rp29.252.000.000 yang sumbernya hanya berdasarkan keterangan Matheus Joko Santoso. Fakta ini adalah bentuk kebohongan dari Matheus Joko Santoso.

"Ada saksi yang tidak pernah diperiksa oleh penyidik, akan tetapi dikatakan memberikan uang kepada Matheus Joko Santoso," imbuhnya.***