Disnakertrans Jabar Usulkan Pelatihan Online Ditunda Diganti dengan Subsidi Upah

Disnakertrans Jabar Usulkan Pelatihan Online Ditunda Diganti dengan Subsidi Upah
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Ade Afriandi
WJtoday, Bandung - Terkait pelaksanaan Kartu Pra Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar mengusulkan beberapa point kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ade Afriandi mengharapkan, pelatihan online dalam pelaksanaan Kartu Pra Kerja agar bisa ditunda. 

Sebagai ganti, pihaknya mengusulkan untuk tiga bulan ke depan bentuknya berupa bantuan tunai langsung atau subsidi upah untuk jaminan kelangsungan hidup pekerja/ buruh selama tanggap bencana Covid-19. 

"Maksudnya biaya pelatihan online  sebesar Rp. 1 juta dalam Kartu Pra Kerja dihapus, dananya dijadikan bantuan langsung tunai kepada pekerja/buruh yg dirumahkan dan di-PHK karena perusahaan terdampak COVID-19. Minimal sebesaf 25% dari rata-rata upah minimum provinsi," ujarnya kepada wjtoday.com, Rabu (22/4/2020).

Pihaknya pun mengungkapkan data pekerja atau buruh yang dirumahkan dan di-PHK karena perusahaan terdampak Covid-19 sudah ada lengkap identitas dengan Nomer Induk Kependudukan (NIK), alamat email, dan no handphone.

"Itu dilakukan untuk dijadikan rujukan penerima Kartu Pra Kerja," katanya.

Selain itu ia mengungkapkan rekrutmen online bisa melalui www.prakerja.go.id oleh PMO (Project Management Office). Menurutnya laporan data hasilnya akan ditembuskan kepada Gubenur/Bupati/ Walikota, untuk manghindari duplikasi penerima bantuan jaring pengaman sosial. 

"Kemudian harus adanya data pendaftar dan penerima Kartu Pra Kerja (KPK) yang sudah memenuhi syarat, ditembuskan laporannya kepada Gubenur/ Bupati/ Walikota untuk diumumkan kepada publik," kata Ade.

Ade pun menyatakan kuota penerima Kartu Pra Kerja setiap Provinsi dan Kabupaten/ Kota, perlu diketahui oleh daerah untuk kepastian jumlah dan data penerima dalam rangka jaring pengaman sosial. 

Ia menambahkan secara nasional perlu arahan melalui Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Ade menyebutkan isi Surat Edarannya berupa, Pertama, pimpinan perusahaan/ industri yang tidak melaporkan keputusan merumahkan/ mem-PHK sesuai ketentuan, perusahaan industrinya tidak diberikan stimulus keuangan.


"Kemudian kedua, Pimpinan perusahaan/ industri sampai ke tingkat manajer untuk mengurangi jumlah penghasilan/ tunjangan yang diterima, untuk penanggulangan Covid-19 atau tambahan sembako bagi pekerja/ buruh saat hadapi PSBB," pungkasnya.

Sebelumnya beberapa kebijakan Program Kartu Pra Kerja (KPK) yang diluncurkan Menko Perekonomian tanggal 11 April 2020 lalu, sebagai berikut:
1. Sasaran penerima Kartu Pra Kerja sebelum tanggap bencana Covid-19 adalah para pengangguran atau pencari kerja. Untuk sasaran ini, telah dikirimkan data melalui Kemnaker sesuai hasil input aplikasi IPK online sebanyak 266.675 orang atau melalui input Kabupaten/ Kota sebanyak 293.006 orang. 

2. Sasaran penerima Kartu Pra Kerja setelah tanggap bencana COVID-19 diprioritaskan bagi pekarja/ buruh yang dirumahkan atau di-PHK yang perusahaan industrinya terdampak COVID-19. Untuk sasaran ini telah dikirimkan data melalui Kemnaker sesuai hasil laporan sebanyak 50.538 orang (data update per tanggal 15 April 2020). 

3. Menakar RI dalam rakor dengan Kadisnakerprov se Indonesia tanggal 1 April 2020, memberikan penjelasan dan infomasi sebagai berikut:
a. Kartu Pra Kerja untuk pekeria/ buruh yang dirumahkaan/ PHK dalam bentuk model pelatihan online senilai Rp. 1.000.000 dan insentif Rp. 2.400.000 untuk 4 bulan. serta biaya survey Rp. 150.000 untuk 3 kali survey. 
b. Pemprov c.q. Disnaker segara mengirimkan data pekedja/ buruh yang dirumahkan atau PHK 
c. Program Kartu Pra Kerja dikelola secara khusus oleh PMO (Project Management Office) sebagai lembaga independen yang dibentuk Menko Perekonomian Rl. 
d. Kuota penerima Kartu Pra Kerja untuk Provinsi Jawa Barat dalam tabel paparan Menakar tercantum sebanyak 937.511 orang. 

4. Menko Perekonomian menjelaskan kriteria dan tata cara pendaftaran Kartu Pra Kerja secara online melalui www.prakerja.go.id. Pemerintah Daerah membantu fasilitasi bagi pendaftar yang mengalami kesulitan mengakses Program Kartu Pra Kerja secara online. 

5. Seluruh Kadisnakarprov mempertanyakan data pekerja yang telah dikirimkan melalui Kemnaker, serta meminta kepastian kuota tiap Provinsi dan akses infomasi terhadap data hasil pendaftaran online melalui www.prakerja.go.id. 

Latiham membuat kroket untuk driver ojol. (ilustrasi)

Sarat Bau Kolusi
Pengamat dan ahli informatika yang juga dosen pascasarjana di Universitas Langlang Buana (Unla) Bandung, Toto Suharto, S,Kom, MI, menilai proyek 'mewah' sebesar Rp5.6 triliun ini sarat dengan bau kolusi. serta tidak dibutuhkan para pengangguran saat prihatin dengan pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung.

"Saya begitu baca pertama kali tentang proyek pelatihan pra kerja menilai proyek atau program ini mewah. Materi pelatihan tidak nyambung dengan kebutuhan, programnya cemen, tapi nilainya saya anggap fantastis. Apa butuh para driver ojol pelatihan Bahasa Inggris saat ini? apa urgensinya para karyawan yang di-PHK latihan bikin kroket? ini semua absurd." kata Toto kepada WJtoday, Selasa (21/4/2020).

Toto juga menilai program ini sarat dengan bau kolusi.

"Semua orang sudah pada tahu CEO Ruangguru itu stafsusnya Jokowi. Soal pelatihan ojol, pasti Gojek disebut, nyambung ke Nadiem (Mendikbd) meski sudah bukan CEO lagi. Proyek pemerintah yang dapat pejabat pemerintah, ya kolusi dong sudah jelas." ujarnya.

Selain itu, Toto yang juga seorang konsultan IT untuk smart city ini menilai, dalam situasi sekarang program-program tersebut tidak terlalu dibutuhkan para pencari kerja ataupun driver ojol.

"Apa perlu pelatihan cara interview dalam mencati kerja. Perusahaan mana yang buka lowongan kerja di situasi begini. Kalau pendapat saya ini nggak urgen buat sekarang, mubazir." tegasnya.

"Kalau dalam situasi normal mungkin program ini bisa berjalan dan sesuai dengan sikon." imbuhnya.

Dia mengutarakan alangkah baiknya program tersebut ditinjau ulang saat wabah virus corona masih menerpa Indonesia, apalagi di beberapa daerah mulai memberlakukan pembatasan sosial beskala besar (PSBB).

"Saat kondisi prihatin seperti sekarang, yang dibutuhkan para pencari kerja atau para pengangguran, atau driver ojol, adalah bantuan tunai. Bukan program pelatihan dulu. Langsung ke sasaran, manfaat meski sesaat bisa dirasakan." paparnya.

"Setoplah dulu, konversikan jadi bantuan tunai atau apapun yang langsung manfaatnya, jadi tak ada yang namanya mitra kerja pelatihan yang diuntungkan, yang jadi ajang ngobyek, jadi polemik tudingan kolusi. nanti kalau sudah situasi normal, baru diterapkan, dengan harga pelatihan yang wajar." imbuhnya. ***