Disnakertrans Jabar Tetap Meminta Perusahaan Memenuhi Kewajiban Membayar THR

Disnakertrans Jabar Tetap Meminta Perusahaan Memenuhi Kewajiban Membayar THR
Disnakertrans Jabar Tetap Meminta Perusahaan Memenuhi Kewajiban Membayar THR
WJtoday, Bandung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menekankan kepada perusahaan  guna mengedepankan bipartit atau perundingan untuk bersepakat dengan pekerja dalam setiap keputusan, termasuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) di tengah pandemi COVID-19. 

"Didorong untuk melakukan perundingan antara perusahaan dengan pekerja dalam mengambil semua keputusan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jabar Mochamad Ade Afriandi di Kota Bandung, Jumat (8/5/20). 

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi COVID-19.

Dalam SE yang keluar pada 6 Mei 2020, Menteri Ketenagakerjaan mengizinkan perusahaan swasta menunda atau mencicil pembayaran THR keagamaan di tengah pandemi COVID-19.

Dengan Hal tersebut banyak alangan pekerja atau buruh yang menolak adaannya SE tersebut. Jika perusahaan bisa memberikan penundaan THR, Buruh SE tersebut jelas melanggar Permenaker 6/2016.

Ade menyatakan, hal tersebut harus dibahas bersama antara perusahaan dan pekerja melalui proses perundingan. Perundingan harus dilandasi itikad baik untuk mencapai kesepakatan. 

Harus ada keterbukaan dan kejujuran antara pimpinan perusahaan dengan pekerja/buruh, dan tidak memanfaatkan situasi pandemi ini untuk tidak mematuhi norma ketenagakerjaan di Indonesia.


"Disnakertrans Jabar tetap meminta pimpinan perusahaan memenuhi kewajiban membayar THR untuk pekerja/buruh, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan," ucapnya.

Guna memastikan semua perusahaan mengimplementasikan SE Menteri Ketenagakerjaan, Disnakertrans Jabar membuat layanan pengaduan dan posko pengaduan THR. Hal itu menjadi salah satu upaya Disnakertrans Jabar untuk memastikan semua keputusan perusahaan diambil berdasarkan kesepakatan dengan pekerja.

"Kami telah menyediakan hotline dan alamat email untuk pelayanan pengaduan, juga menyediakan Posko Pengaduan THR di Kantor Disnakertrans Jabar dan Kantor UPTD Wilayah I Bogor, Wilayah II Karawang, Wilayah III Cirebon, Wilayah IV Bandung, dan Wilayah V Garut," katanya. 

"Dalam SE Menaker itu sudah jelas arahannya terkait substansi perundingan apabila perusahaan kesulitan membayar THR," jelasnya.

Menurutnya jika ada perusahaan tidak membayarkan THR, bisa laporkan dahulu. Kata Ade, terkait sanksinya sudah diatur dalam Permenaker 6/2016.

"Perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut akan mendapat sanksi sesuai dengan pasal 10 ayat (1). Di dalamnya disebutkan, pengusaha yang terlambat membayar THR, akan dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar," jelasnya.

Ade mengungkapkan akan tetapi sesuai ayat (2), pengenaan denda itu tidak akan menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayarTHR kepada pekerja.

"Sedangkan berdasarkan pasal 11, pengusaha yang tidak membayarTHR akan dikenakan sanksi administratif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," terangnya. ***