Debat Adian Vs Kementerian BUMN, Faisal Basri: Dilayani Bikin Repot

Debat Adian Vs Kementerian BUMN, Faisal Basri: Dilayani Bikin Repot
Debat Adian versus Kementerian BUMN, Faisal Basri: Dilayani Bikin Repot

WJtoday, Jakarta - Perseteruan antara Adian Napitupulu dengan Menteri BUMN, Erick Thohir soal kursi komisaris di perusahaan negara terus berlanjut. Mulanya, Erick menyebut Adian meminta jabatan komisaris BUMN. Namun hal itu secara tegas langsung dibantah Adian karena nama-nama yang diserahkan dirinya ke Jokowi untuk posisi jabatan komisaris BUMN merupakan permintaan dari Jokowi, bukan dari dirinya.

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri angkat suara mengenai hal ini. Menurut dia, tindakan Kementerian BUMN yang melayani debat dengan Adian Napitupulu adalah hal yang merepotkan. Seharusnya, BUMN fokus menyelesaikan persoalan yang ada di perusahaan pelat merah.

"Urusi saja BUMN-nya. Jangan mimpi bisa urus yang lain kalau urusannya sendiri enggak diurus-urus. Urusnya siapa komisaris, siapa direksi, ya repot. Dilayani debat dengan Adian Napitupulu, lebih repot lagi," tuturnya, dalam diskusi virtual, Selasa, 28 Juli.

Seperti diketahui, perseteruan antara Adian dengan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga bermula dari pernyataan Adian yang mengatakan semua direksi dan komisaris BUMN adalah titipan.

Adian mengatakan, jika merujuk pada pernyataan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin yang mengatakan jumlah seluruh perusahaan pelat merah tersebut mencapai 1.000 hingga 2.000 perusahaan.

"Dari 6.000 hingga 7.200 komisaris dan direksi BUMN itu menurut saya semua titipan," tegas Adian dalam acara Bincang Santai Bersama Adian Napitupulu yang ditayangkan di akun YouTube Ngobrol Yuk 2020, Kamis, 23 Juli.

Menurut dia, semua direksi dan komisaris BUMN adalah orang-orang titipan karena selama ini tak pernah ada lowongan bagi masyarakat umum untuk mendaftar dengan membawa surat lamaran dan diuji kemampuannya.

"Saya mau nanya, pernah tidak kita baca di koran, di internet, atau dapat informasi ditempelkan dalam flyer dicari lowongan untuk orang mengisi posisi direksi dan komisaris BUMN. Ada enggak? Ada enggak? Enggak pernah ada," tegasnya.

"Artinya apa, posisi direksi dan komisaris BUMN ini bukan posisi yang dibuka untuk rakyat sehingga dia bisa datang membawa lamaran pekerjaan berikut cv (curiculum vitae), kemudian diseleksi. Tidak, tidak pernah dibuka," imbuh Adian.

"Oke kita andaikan 1.000 orang titipan partai, kementerian, dan instansi lainnya, lalu yang 5.000 sampai 6.200 orang ini titipan siapa? Titipan pengusaha kah? Titipan mafia kah? Titipan keluarga kah? Titipan tetangga kah? Titipan hantu? Titipan dedemit atau apa?" kata Adian.

Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga angkat bicara mengenai pernyataan Adian. Menurut dia, Adian sesungguhnya tak mengerti tahapan pemilihan direksi dan komisaris di perusahaan pelat merah.

"Itu Bang Adian mungkin tidak paham dengan budaya corporate dalam mencari direksi atau komisaris ya," ucapnya.

Menurut Arya, korporasi memiliki mekanisme tersendiri dalam memilih pimpinannya. Hal ini yang membuatnya berbeda. Ia mengakui, selama ini memang tidak ada perusahaan yang mencari direksi maupun komisaris secara terbuka di publik ataupun dimuat di surat kabar.***

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri