Data Napi Korupsi Penerima Remisi Harus Disampaikan Ke Publik

Data Napi Korupsi Penerima Remisi Harus Disampaikan Ke Publik
Ilustrasi Stop Korupsi (wJtoday/yoga enggar)

WJtoday, Jakarta - KemenkumHAM dinilai tertutup lantaran tidak memberikan data siapa saja narapidana korupsi yang mendapatkan remisi. Padahal keterbukaan data itu perlu untuk menjaga keterlibatan publik sebagai kontrol kebijakan yang diambil.

Keterbukaan informasi ini juga sekaligus membantu menjaga komitmen pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi
Pemberian remisi terhadap narapidana korupsi juga menuai kritik dari sejumlah pihak.

Komisi Informasi Pusat (KIP) menyatakan data narapidana penerima remisi, termasuk kasus pidana terorisme dan korupsi merupakan informasi terbuka.

Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) harus menyampaikan data tersebut ke publik.

"Itu termasuk informasi keputusan badan publik. Keputusan adalah informasi terbuka," ujar Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KIP, Arif Adi Kuswardono, dikutip dari cnnindonesia, Kamis (19/8).

Arif mengatakan data remisi narapidana termasuk informasi yang tersedia setiap saat sesuai amanat Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomoor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Yakni badan publik wajib menyediakan informasi publik terkait hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya," ujarnya.

Ditjen PAS memberikan remisi terhadap 134.430 narapidana dan anak dengan 2.491 orang di antaranya langsung bebas murni. Dari jumlah itu, ada 50 narapidana terorisme yang menerima remisi. 42 orang menerima remisi umum I atau pengurangan masa tahanan dan 8 orang remisi umum II atau remisi bebas.

Selain narapidana terorisme, sebanyak empat narapidana korupsi juga mendapat remisi umum II dan dinyatakan bebas. Sedangkan 210 narapidana korupsi lainnya mendapat jatah remisi umum I. Total 214 narapidana korupsi mendapat remisi HUT ke-76 RI.

Ditjen PAS sampai saat ini belum membuka nama-nama narapidana, khususnya kasus korupsi ke publik. 

Sementara itu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas Sukamiskin) Bandung menyatakan memberikan remisi umum I terhadap 17 orang narapidana kasus korupsi. Salah satunya, yakni mantan Wali Kota Tomohon Jefferson Rumajar.

"Sukamiskin remisi pidana umum 56 orang. Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) 17 orang. Total 73 orang. Yang tertinggi remisi tipikor 6 bulanan, Jefferson (mantan Wali Kota Tomohon)," kata Kalapas Sukamiskin, Elly Yuzar, Rabu (18/8).***