Dampak Perpanjangan PPKM, Thoriqoh Nashrullah Khawatirkan Ledakan PHK

Dampak Perpanjangan PPKM, Thoriqoh Nashrullah Khawatirkan Ledakan PHK
Lihat Foto

WJtoday, Jakarta  - Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro, mulai 15 hingga 28 Juni 2021. Perpanjangan PPKM Mikro ini dikarenakan adanya kenaikan kasus aktif Covid-19 di sejumlah daerah.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Thoriqoh Nashrullah Fitriyah, S.T., ME.Sy, mulai mengkhawatirkan dampak besar yang akan terjadi selama perpanjangan PPKM Mikro tersebut. Untuk itu, pemerintah diminta segera memberikan perlindungan ekstra bagi masyarakat yang terdampak.

Thoriqoh yang merupakan anggota Komisi III ini mengatakan dengan perpanjangan PPKM ini akan memukul perekonomian lebih mendalam lagi dan berdampak kepada banyak sektor. 

“Kondisi perpanjangan PPKM pasti akan dapat memukul perekonomian lebih dalam lagi, khususnya sektor-sektor yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat seperti retail, transportasi, perhotelan dan restoran,” Katanya kepada WJtoday, Selasa (15/06/21).

Di samping itu, dirinya mengatakan kondisi pada saat ini di masa PPKM terdapat sejumlah perusahaan yang mengajukan penundaan bayar hutang dan bahkan mengajukan pailit diprediksi meningkat.

“Jadi selain itu dengan adanya perpanjangan PPKM ini tidak  menutup kemungkinan dampaknya memicu PHK massal diberbagai sektor,” paparnya.

Untuk itu Politisi PAN ini menyatakan selain menurunkan lonjakan kasus yang terjadi, pemerintah juga harus memikirkan langkah untuk mengatasi dampak turunan dari pandemi.

Dia meminta Pemprov Jabar untuk mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah di Jawa Barat sebagai imbas dari penetapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Pemprov Jabar harus mengupayakan agar dampak tersebut bisa ditekan sebesar-besarnya. Salah satunya adalah dengan menyusun langkah untuk menghindari terjadinya PHK karyawan.

Jika potensi PHK tersebut terjadi, maka akan menyebabkan jumlah pengangguran mengalami peningkatan. Jika jumlah pengangguran meningkat, maka juga ada risiko meningkatnya angka kriminalitas. 

"Yang harus diwaspadai adalah tingkat kriminalitas. Karena, sekarang tidak lagi berbicara faktor kesehatan, tapi faktor ekonomi," tambahnya.

Menurut politikus PAN tersebut, jika harus membuat kebijakan-kebijakan lanjutan, yang berdampak luas baik ekonomi, sosial dan kesehatan, termasuk dalam pelaksanaan worst case scenario, maka pemerintah harus menjalin komunikasi dengan banyak pihak. Termasuk dengan para pelaku bisnis dan keuangan, dengan persiapan waktu komunikasi yang cukup.

Langkah ini penting guna mengantisipasi guncangan pada bisnis dan pasar keuangan yang sejauh ini masih berjalan dengan sehat.

Thoriqoh juga menegaskan  Pemprov Jabar tetap diminta menempatkan program pembangunan ekonomi sebagai program prioritas dalam refocusing APBD di 2021 ini.

"Kepada Gubernur dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) melalui pimpinan DPRD Jabar, agar dalam penentuan refocusing anggaran tahun 2021 yang akan dan sedang berjalan, menempatkan bidang pembangunan ekonomi di skala prioritas," pungkasnya. ***