Daftar UMP 2022, Jakarta Tertinggi

Daftar UMP 2022, Jakarta Tertinggi
ilustrasi. (twitter)

WJtoday, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan seluruh Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022. UMP Jakarta naik untuk tahun depan. 

Lalu berapa daftar UMP Jakarta 2022 dan provinsi lain di Indonesia?

DKI Jakarta menempati urutan UMP tertinggi se-Indonesia dengan jumlah Rp 4.453.935,536 atau bertambah sekitar 0,8548 %. Meski begitu, secara nasional, pemerintah memberikan kenaikan upah sebesar 1,09%. 

Berikut ini daftar UMP Jakarta 2022 dan provinsi Indonesia lainnya.

- Sumatera Utara: Rp 2.522.609 (naik Rp23.186,94)
- Sumatera Barat: Rp 2.512.539 (naik Rp 28.498)
- Sumatera Selatan: Rp 3.144.446 (tidak ada kenaikan)
- Riau: Rp 2.938.564 (naik Rp 50.000)
- Kepulauan Riau: Rp 3.050.172 (naik Rp 44.712)
- Jambi: Rp 2.649.034 (naik Rp 18.872)
- Kepulauan Bangka Belitung: Rp 3.264.881 (Rp 34.859)
- Banten: Rp 2.501.203 (naik sekitar Rp 40 ribu)
- DKI Jakarta: Rp 4.452.724 (naik Rp 37.749)
- Jawa Barat: Rp 1.841.487 (naik Rp 31.135)
- Jawa Tengah: Rp 1.813.011 (naik Rp 13.956)
- Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): Rp 1.840.951 (naik Rp 75.915)
- Jawa Timur: Rp 1.891.567.12. (naik Rp 22.790)
- Bali: Rp 2.516.971 (naik Rp 22.971)
- Kalimantan Selatan: Rp 2.906.473 (naik Rp 29 ribu)
- Kalimantan Timur: Rp 3.014.497 (naik Rp 33.118)
- Kalimantan Barat: Rp 2.434.328 (naik Rp 34.629)
- Kalimantan Tengah: Rp 2.922.516 (naik Rp 19.372)
- Kalimantan Utara: Rp 3.016.738 (naik Rp 15.934)
- Sulawesi Tenggara: Rp 2.710.595 (Rp 15 ribu)
- Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876 (tidak ada kenaikan)
- Sulawesi Utara: Rp 3.310.723 (tidak ada kenaikan)
- Sulawesi Barat: Rp 2.678.863 (tidak ada kenaikan)
- Gorontalo: Rp 2.800.580 (naik Rp 12 ribu)
- Papua: Rp 3.561.932 (Rp 45.232)
- Papua Barat: Rp 3.200.000. (naik Rp 65.000).

Itulah daftar UMP Jakarta 2022 dan provinsi-provinsi lainnay di Indonesia. 

Menurut penetapan tersebut, ada sejumlah provinsi yang tidak memperoleh kenaikan UMP yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

Sementara, upah minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat pada 30 November 2021.

Penetapan upah berdasarkan PP 36/2021 tentang Pengupahan, antara lain:

Pertama, upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah.

Kedua, upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, antara lain meliputi paritas daya beli alias keseimbangan kemampuan berbelanja), tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah (marjin antara 50 persen upah/gaji tertinggi dan 50 persen terendah dari karyawan di posisi atau pekerjaan tertentu)

Ketiga, upah disesuaikan setiap tahun dengan batas atas dan bawah.

Batas atas ditentukan berdasarkan rata-rata konsumsi per kapita dan rata-rata banyaknya anggota Rumah Tangga (ART) yang bekerja pada setiap rumah tangga.

Data rata-rata ini menggunakan data di wilayah bersangkutan.

Nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi menggunakan yang ada di tingkat provinsi

Keempat, adanya syarat tertentu meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.***