Buku PPKn SMP Ditarik, Penyusunan Materi Seharusnya Dikerjakan Secara Ilmiah

Buku PPKn SMP Ditarik,  Penyusunan Materi Seharusnya Dikerjakan Secara Ilmiah
Lihat Foto

WJtoday, Jakarta - Buku cetak Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) SMP kelas 7 belum lama ini ditarik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk direvisi lantaran ada kesalahan materi

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mengingatkan, persoalan serupa juga sudah pernah terjadi sebelumnya, meski dalam konteks materi yang berbeda.

Sebab, permasalahan terkait materi buku pelajaran yang keliru bukan hanya terjadi pada buku PPKn soal konsep Trinitas dalam agama Kristen saja. 

“Penyusunan materi pelajaran seharusnya dikerjakan secara ilmiah dan bertanggung jawab. Tidak boleh hanya sekadar proyekan yang menguntungkan sekelompok orang secara materi,” ujar Andreas dalam keterangan pers, dikutip Sabtu (30/7/2022).

“Kekeliruan dalam buku PPKn merupakan fenomena gunung es dari buruknya proses penyusunan buku materi pelajaran yang dilakukan Kemendikbud,” sambungnya. 

Untuk itu, ia meminta seluruh buku materi pelajaran yang telah dicetak Kemendikbud Ristek untuk dikaji ulang dan diteliti secara seksama. Andreas menyebut, bukan tidak mungkin ada kekeliruan lainnya di buku pelajaran siswa sekolah bila menilik permasalahan yang terjadi ini.

“Kalau Pemerintah Pusat saja sudah menyampaikan ilmu pengetahuan yang tidak tepat, bukan tak mungkin generasi muda masa depan bangsa Indonesia bakal memiliki pemahaman sesat dalam memahami agama-agama yang ada di Indonesia,” tegasnya.

Di akhir, ia pun mengungkapkan sikap toleran serta saling menghormati antar-pemeluk agama berbeda hanya bisa ditumbuhkan jika ada pemahaman yang tepat dari agama-agama yang ada di Indonesia. 

“Sesat pikir akibat kekeliruan pelajaran dapat berakibat fatal bagi kebhinekaan serta persatuan dan kesatuan Indonesia,” tutur Andreas.

Kemendikbud Ristek Harus Cermat dan Hati Hati Susun Materi Buku Sekolah
Andreas juga mengingatkan Kemendikbud Ristek untuk cermat dan berhati-hati dalam menyusun materi buku-buku pelajaran sekolah.

“DPR menyayangkan sekaligus mengingatkan Kemendikbudristek untuk selektif dalam menentukan penulis buku, apapun jenis bukunya, terutama yang akan menjadi pegangan wajib bagi siswa,” ujarnya.

Diketahui, kesalahan materi dari buku PPKn SMP kelas 7 yakni mengenai konsep Ketuhanan dan Trinitas dalam agama Kristen. Permasalahan ini ramai disorot di media sosial hingga membuat sejumlah pihak melontarkan protes. 

Komisi X DPR yang membidangi urusan pendidikan ini pun meminta Kemendikbud Ristek melibatkan pakar dari berbagai latar belakang untuk setiap penyusunan materi pembelajaran.

Hal ini, kata Andreas, guna menghindari terjadinya kekeliruan materi di buku pelajaran sekolah maupun hal hal yang memicu kecurigaan antar-pemeluk agama. 

“Khusus menyangkut agama, sebaiknya melibatkan penulis yang benar-benar mempunyai keahlian dalam agama dan sebaiknya dari agama yang sama dengan bidang keagamaan yang ditulis,” tutur politisi PDI-Perjuangan itu.

Andreas pun mengingatkan, penyusunan buku pelajaran harus melalui proses verifikasi sebelum resmi diedarkan. Ia mengungkap, buku pelajaran tidak boleh asal dibuat karena bisa berdampak fatal. 

“Menulis tentang agama sebaiknya juga tidak menyangkut dogma dalam agama tetapi lebih menyangkut pemahaman informasi umum tentang agama tertentu,” sebutnya.

Sekalipun dalam proses revisi buku PPKn kelas 7 itu Kemendikbud Ristek akan melibatkan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Andreas khawatir muatan materi sebelumnya telah diterima siswa, sehingga memungkinkan terjadinya informasi sesat. 

“Seharusnya Kemendikbud melibatkan pakar atau ahli yang memang kompeten di bidangnya sejak awal penyusunan buku materi pelajaran,” ungkap Andreas.  ***