Beberkan Daftar Kasus Korupsi di Indonesia, KPK: Jabar, Jatim, dan Sumut Masuk 3 Besar

Beberkan Daftar Kasus Korupsi di Indonesia, KPK: Jabar, Jatim, dan Sumut Masuk 3 Besar
Ketua KPK, Firli Bahuri
WJtoday, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri membeberkan daftar kasus korupsi yang ditangani di tiap provinsi di Indonesia. Daftar tersebut diambil sejak KPK mulai menangani perkara pada 2004 hingga 2020.

Firli menyatakan, selama 16 tahun tersebut, KPK sudah menangani sekitar 1.552 kasus korupsi yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia, dari total provinsi berjumlah 34.

"Dari 34 provinsi, pernah terlibat kasus korupsi ada 26 provinsi. Mudah-mudahan 8 (provinsi lain) itu tidak ada, bukan karena belum tertangkap," ujar Firli saat mengisi kuliah umum di Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Kamis (25/3).

Firli menyebut 3 provinsi teratas dengan kasus korupsi terbanyak yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

"Tertinggi itu ada di Jabar 101 tersangka, nomor 2 Jatim, (ketiga) Sumut," ucapnya.

Sementara Aceh, kata Firli, menempati urutan ke-13 dengan 14 kasus korupsi yang telah ditangani. Sehingga ia menyebut Aceh menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian KPK.

“Aceh ada 14 kasus dan berada di urutan ke 13. Artinya cukup menjadikan perhatian kita, untuk daerah Aceh,” kata Firli.


Sedangkan berdasarkan jenis profesi/jabatan, kata Firli, terdapat 21 gubernur yang telah berurusan dengan KPK, Bupati/Wali Kota 129 kasus, dan anggota DPR.DPRD ada 280 kasus. Adapun tersangka paling banyak yakni dari kalangan swasta sebanyak 329 orang.

Firli menyatakan berdasarkan data tersebut, cukup untuk mengingatkan agar tidak ada lagi penyelenggara negara yang melakukan korupsi.

Ia pun meminta civitas akademika memahami modus korupsi agar dapat terhindar, sekaligus bisa mengingatkan bahaya korupsi baik di lingkungan kampus, rumah, maupun lingkup bermasyarakat.

"Penting untuk menjadi pengingat adik-adik mahasiswa, nanti kalau sudah lulus dan bekerja. Sebesar apa pun pendapatan kita tidak akan pernah cukup kalau mengikuti gaya hidup, bukan kebutuhan hidup," tegas Firli.


Dalam kuliah umum itu, Firli juga menjelaskan tentang sebab seseorang melakukan korupsi. Di antaranya, karena sifat keserakahan manusia, kesempatan yang dimiliki, sistem yang buruk, serta lemahnya integritas pada diri seseorang.

Sehingga Firli mengingatkan pentingnya membangun integritas kampus dengan salah satunya menerapkan pendidikan antikorupsi.

"Dari Unsyiah, saya ingin melihat nantinya muncul agen-agen pembangun integritas dan penyuluh antikorupsi, agar orang di sekitar kita takut dan tidak lagi melakukan korupsi," ungkapnya.

Di sisi lain, Firli menjelaskan, korupsi bukan hanya sebagai pelanggaran undang-undang atau perbuatan melawan hukum. Tetapi korupsi telah merampas hak rakyat.

Ia mencontohkan orang miskin tidak bisa sekolah karena bantuannya dikorupsi oleh penyelenggara negara, jalan yang tadinya harus bagus sampai ke ujung desa rusak karena uang pembangunan jalannya dikorupsi. Lalu jembatan yang seharusnya bisa bertahan puluhan tahun, belum sampai berganti pemerintahan sudah rusak.

“Ini menjadi persoalan kita, karenanya saya berharap kampus betul-betul mengambil peran. Mulai dari telaahan, kajian, penelitian, pengabdian masyarakat, termasuk ikut aktif penyusunan pembangunan perencanaan daerah,” ucapnya.

“Kalau begitu saya mengambil kesimpulan korupsi juga adalah kejahatan melawan kemanusiaan. Jadi, kejahatan melawan kemanusiaan termasuk pelanggaran HAM berat. Inilah yang mendorong kita semua untuk melakukan pemberantasan korupsi,” pungkasnya.***