Baru 3 Bulan Dilantik, Bupati Kolaka Timur Kena OTT KPK

Baru 3 Bulan Dilantik, Bupati Kolaka Timur Kena OTT KPK
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur . (tribun news)

WJtoday, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan atau OTT terhadap Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya Nur.

Berdasarkan sumber terpercaya, Andy Merya ditangkap KPK di Rumah Jabat atau Rujab Bupati Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (21/9/2021) sekira pukul 22.00 WITA.

Bupati Koltim yang baru dilantik 3 bulan itu langsung digiring ke Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara ( Polda Sultra) usai diciduk komisi antirasuah itu.

Kasubbid Penmas Humas Polda Sultra Kompol Dolfi Kumaseh di Kendari, Rabu membenarkan informasi tersebut.

"Semalam sekitar jam 21.00 WITA tim dari KPK melakukan OTT kepada Bupati Kolaka Timur," ungkap Dolfi, seperti dikutipAntara, Rabu (22/9/2021).

Ia menyampaikan hingga saat ini Bupai Koltim tersebut sedang diperiksa KPK di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra.. "Sementara saat ini sedang diperiksa," ujar dia.

Sementara, Pelaksana tugas atau Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri pun membenarkan adanya OTT tersebut.

"Iya betul, salah satu yang ditangkap (Bupati Kolaka Timur)," ujar Pelaksana Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dihubungi pada Rabu (22/9).

Andy Merya merupakan politisi PPP, ia menjadi bupati defenitif perempuan pertama di Sultra periode 2021-2024 oleh Gubernur Sultra Ali Mazi pada 14 Juni 2021 lalu. Andi Merya dilantik sebagai Bupati Koltim menggantikan Samsul Bahri Madjid yang meninggal karena mengalami serangan jantung pada Juni 2021 lalu.

Dilansir dari https://elhkpn.kpk.go.id/, Andi Merya memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 478 juta. Ia melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)-nya pada 9 September 2020 lalu atau pada saat mengajukan diri sebagai calon kepala daerah.

Adapun rincian hartanya adalah tanah dan bangunan senilai Rp 90 juta, harta bergerak lain senilai Rp 374 juta, kas dan setara kas sebesar Rp 13 juta. Sehingga total menjadi Rp 478 juta.

Ali mengatakan, KPK memiliki 1x24 jam untuk memeriksa dan menentukan status hukum Bupati Kolaka Timur Andi Merya.  ***