DPR Minta Pemerintah Kaji Mendalam Terkait Opsi Pj Kepala Daerah Diisi TNI-Polri

DPR Minta  Pemerintah Kaji Mendalam Terkait  Opsi  Pj Kepala Daerah Diisi TNI-Polri
ilustrasi./twitter

WJtoday, Jakarta - Pemerintah membuka opsi untuk perwira tinggi TNI-Polri dapat menjadi penjabat (Pj) Kepala Daerah menjelang Pilkada Serentak 2024. Rencana ini karena ada sejumlah kepala daerah yang masa jabatannya akan habis pada tahun 2022 dan 2023 mendatang namun pilkada baru akan dilaksanakan pada 2024.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, meminta agar pemerintah melakukan kajian secara mendalam. Sebab, jika opsi ini yang dipilih, tentunya sumber daya manusia baik di TNI maupun Polri akan berkurang.

Dia menyampaikan demikian karena jumlah wilayah yang kepala daerahnya akan habis masa jabatannya sebelum 2024 cukup banyak.

"Ya, saya pikir pemerintah perlu memberikan juga kajian yang mendalam terhadap penempatan TNI-polri aktif sebagai plt. Karena juga nanti akan mengurangi sumber daya di TNI-Polri. Kalau seluruhnya kemudian plt sebanyak itu diberikan kepada TNI-Polri," kata Dasco di Komplek DPR Senin (27/9/2021).

Meski demikian, menurut dia, opsi tersebut bukanlah sesuatu yang salah. Dia hanya mengingatkan dalam pelaksanaannya harus dikomunikasikan dan dilakukan pengkajian lebih mendalam. Apalagi, wacana ini sudah memantik pro dan kontra.

"Nah, saya pikir, boleh ada. Tapi, dikomunikasikanlah. Dan, saya pikir kajian yang mendalam itu penting untuk sebelum diambil keputusan seperti ini," ujar Dasco yang juga politikus Partai Gerindra ini.

Baca Juga : Pemerintah Buka Opsi TNI-Polri Jadi Pj Gubernur Tuai Polemik

Sebelumnya, pemerintah membuka opsi penunjukan perwira tinggi TNI dan Polri sebagai penjabat (Pj) kepala daerah menjelang Pilkada Serentak 2024. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan mengatakan, jika penunjukan TNI-Polri diperbolehkan undang-undang, Kemendagri bisa saja mengambil opsi itu.

Untuk diketahui, Pj gubernur pernah dilakukan pada masa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Di antaranya Komjen Mochamad Iriawan menjadi PJ Gubernur Jawa Barat, Irjen Pol Carlo Brix Tewu menjadi PJ Gubernur Sulawesi Barat. Lalu, Mayjen TNI Soedarmo sebagai PJ Gubernur Aceh.***