Balas Sindiran Hasto, PKS Pertanyakan Keberhasilan Kepemimpinan Kader PDIP di Jateng

Balas Sindiran Hasto, PKS Pertanyakan Keberhasilan Kepemimpinan Kader PDIP di Jateng
Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menanggapi sindirian Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang meminta partainya melakukan autokritik terhadap kepemimpinan kepala daerah asal PKS di Kota Depok. (tribun)

WJtoday, Jakarta - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menanggapi sindirian Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, yang meminta partainya melakukan autokritik terhadap kepemimpinan kepala daerah asal PKS di Kota Depok.

Kholid mengungkapkan, selama memimpin Depok, kader PKS yang disindir Hasto telah menurunkan tingkat kemiskinan.

"Alhamdulilah, Kota Depok selama dipimpin PKS telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 2.58% hingga 2021. Capaian ini merupakan tingkat kemiskinan terendah ketiga di Indonesia!" ujar Kholid dalam keterangannya, Minggu (18/9/2022).

Tidak hanya menurunkan tingkat kemiskinan, Kota Depok di bawah kepemimpinan kader PKS, berhasil membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Depok mencapai peringkat tertinggi ketiga di Jawa Barat.

Dia pun lantas berbalik mengajak Hasto untuk membandingkan capaian tingkat kemiskinan di Kota Depok dengan Kota Solo di bawah Gibran Rakabuming atau Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo, yang keduanya merupakan kader PDIP.

"Kalau Sekjen PDIP mau adu prestasi kepala daerah, boleh saja. Mari kita bandingkan: mana yang sukses? PKS atau PDIP yg berhasil turunkan angka kemiskinan?" tanya Kholid.

"Kota Solo lama di bawah kepemimpinan PDIP. Dari Pak Jokowi hingga sekarang putranya Gibran. Bagaimana prestasi pengentasan kemiskinannya?" dia melanjutkan.

Kholid menyampaikan data BPS menunjukan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Solo mencapai 9.4 persen pada 2021.

"Di level kota, Solo adalah kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah! Inikah prestasi yang dibanggakan PDIP?" ujarnya.

Menurut Kholid, Provinsi Jawa Tengah juga gagal menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim. Jumlah daerah kategori miskin ekstrim justru naik dari 5 daerah menjadi 19 daerah pada 2021.

Selain itu, lanjut Kholid, Jawa Tengah adalah provinsi kedua tertinggi tingkat kemiskinan setelah DIY dibandingkan dengan provinsi lainnya di Jawa. Tahun 2021, Provinsi Jawa Tengah tingkat kemiskinannya mencapai 11,25 persen di 2021.

"Jawa Tengah itu tingkat kemiskinannya tertinggi kedua di Pulau Jawa dan angkanya lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional," tandas Kholid.

Sebelumnya, PDIP meminta Partai Keadilan Sejahtera melakukan autokritik terhadap Kota Depok yang dipimpin kadernya. Permintaan itu menanggapi masifnya spanduk penolakan dan kritik PKS terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyarankan agar sebaiknya PKS melakukan autokritik lebih dahulu ketimbang mengkritik pemerintah. Terutama dalam memajukan daerah-daerah yang kini dipimpin PKS, semisal Kota Depok.

"Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi. Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS tetapi bagaimana prestasinya. Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks," kata Hasto dalam keterangannya dikutip Minggu (18/9).

Hasto sekaligus meminta PKS tidak melupakan sejarah bagaimana mendiamkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak merebut Blok Rokan dan Blok Mahakam. PKS yang saat itu berada di dalam pemerintahan justru mendukung Presiden SBY untuk menyerahkan blok Cepu ke Exxon Mobil.

“Apa yang dilakukan PKS secara tidak langsung memperlemah Palestina. Karena penguatan AS berarti memperlemah Palestina," kata Hasto.

Hasto sendiri mengaku tidak masalah jika banyak partai politik, termasuk PKS melakukan penolakan atas kebijakan kenaikan harga BBM. Tetapi Hasto mengingatkan agar partai politik tidak kehilangan konteks ketika melemparkan kritik.

"PKS harus melihat bagaimana Presiden Jokowi ini telah melakukan upaya yang tidak dilakukan ketika PKS berada di pemerintahan Pak SBY," ucap Hasto.  ***