Azis Syamsuddin Akui Punya 'Orang Dalam' di KPK

Azis Syamsuddin Akui Punya 'Orang Dalam' di KPK
Azis Syamsuddin./twitter

WJtoday, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin hari ini, 11 Oktober 2021. Azis diminta menjelaskan delapan orang dalam yang ada di KPK.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri mengatakan Azis mengakui punya orang dalam di Lembaga Antikorupsi. Namun, Azis mengaku orang dalamnya cuma satu, bukan delapan.

"Tersangka AZ (Azis Syamsuddin) menerangkan dihadapan penyidik bahwa tidak ada pihak lain di KPK yang dapat membantu kepentingannya selain SRP (mantan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju)," kata Ali melalui keterangan tertulis, Senin (11/10/2021).

Ali mengatakan pihaknya tidak langsung mempercayai Azis. Lembaga Antikorupsi meyakini Azis masih mempunyai orang dalam lainnya. KPK akan mendalami dugaan orang dalam Azis ke pihak lain.

"Tentu KPK tidak berhenti sampai di sini, terkait hal tersebut akan dikonfirmasi kembali kepada para saksi lainnya," ujar Ali.

Azis Syamsuddin menjadi tersangka tunggal dalam kasus ini. Azis diduga mencoba menghubungi mantan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju untuk menutup perkara yang menjerat Politikus Partai Golkar Aliza Gunado dan dirinya di KPK.

Robin meminta uang ke Azis untuk membantunya menutup perkara di KPK. Robin dibantu Pengacara Maskur Husain dalam melancarkan aksinya.

Robin diduga berkali-kali menemui Azis untuk menerima uang. Duit itu diberikan tiga kali. Uang yang diberikan yakni USD100 ribu, SGD17.600, dan SGD140.500.

Uang asing itu selalu ditukarkan ke rupiah usai diserahkan Azis ke Robin. Robin dan Maskur diduga telah menerima Rp3,1 miliar dari Azis. Kesepakatan awalnya, Azis harus memberikan Rp4 miliar untuk menutup kasus.

Atas tindakannya, Azis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf  a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***