Audiensi TP3, Pemerintah Tak Campuri Penyelidikan Enam Laskar FPI

Audiensi TP3, Pemerintah Tak Campuri Penyelidikan Enam Laskar FPI
Pertemuan Singkat TP3 Laskar FPI dan Presiden Jokowi di Istana
WJtoday, Jakarta - Presiden Joko Widodo saat menerima audiensi Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI yang dikomandoi oleh Amien Rais di Istana Negara mengatakan telah menerima hasil rekomendasi Komnas HAM.

Presiden Jokowi, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan, pemerintah meminta agar Komnas HAM agar bekerja dengan penuh independensi dan menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam peristiwa tewasnya enam laskar FPI di tol Cikampek.

"Empat rekomendasi itu sepenuhnya sudah disampaikan kepada Presiden agar diproses secara transparan, adil, dan bisa dinilai oleh publik, yaitu bahwa temuan Komnas HAM yang terjadi di tol Cikampek km 50 adalah pelanggaran HAM biasa," kata Mahfud di Istana Negara, Selasa (9/3).

Mahfud juga menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo dan pemerintah sama sekali tidak ikut campur dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM terkait peristiwa tersebut. Pemerintah juga tidak pernah meminta agar Komnas HAM menyimpulkan hasil penyelidikannya.

"Kita hanya menyatakan, kalau pemerintah membentuk (TGPF) lagi-lagi dituding timnya orangnya pemerintah, timnya diatur oleh orang Istana, timnya orang dekatnya si A, si B. Oleh sebab itu, kita serahkan Komnas HAM. Komnas HAM silakan menyelidiki, mau bentuk TGPF (tim gabungan pencari fakta) atas nama di bawah bendera Komnas HAM silakan, mana rekomendasinya kita lakukan," ungkapnya.

Pemerintah juga menyatakan sikap keterbukaannya apabila terdapat bukti-bukti lain terhadap peristiwa tersebut. Sejauh ini, penyelidikan Komnas HAM yang sesuai dengan kewenangan undang-undang, tidak menemukan adanya bukti pelanggaran HAM berat.

"Komnas HAM sudah menyelidiki sesuai dengan kewenangan undang-undang. Enggak ada (bukti pelanggaran HAM berat)," imbuhnya.

Mahfud: Laskar FPI Pancing Aparat untuk Lakukan Kekerasan
Saling klaim terjadi mengenai peristiwa kematian enam anggota Front Pembela Islam di Kilometer 50 Tol Jakarta-Cikampek, beberapa waktu lalu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan bahwa peristiwa saling serang itu memang terencana.

Mahfud mendasarkan pernyataannya itu pada laporan Komnas HAM. Dia mengatakan kejar-kejaran mobil antara aparat dan anggota FPI, bukanlah peristiwa tunggal yakni aparat menyerang secara brutal maka dituding melakukan pelanggaran HAM berat.

"Karena konstruksi hukum yang dibangun oleh Komnas HAM itu ada orang yang terdiri dari atau orang bernama laskar FPI kemudian memancing aparat untuk melakukan tindak kekerasan dan membawa senjata. Ada buktinya senjatanya, ada proyektilnya, bahkan di laporan Komnas HAM itu ada juga nomor telepon orang yang memberi komando," kata Mahfud usai menemani Presiden Jokowi bertemu dengan Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 9 Maret 2021.

Dalam pertemuan itu, TP3 yang diwakili Amien Rais, Marwan Batubara dan sejumlah tokoh, mengatakan bahwa peristiwa tewasnya 6 anggota FPI saat mengawal Rizieq Shihab adalah pelanggaran HAM berat dan seharusnya diadili seusai dengan ketentuan.

Namun Mahfud juga membeberkan, bahwa curhatan Amien Rais Cs hanya baru sebatas keyakinan, bukan bukti otentik yang disampaikan. Kalau sekadar keyakinan, lanjut Mahfud, pemerintah juga punya versi sendiri.

Bahkan ia menyebut, saat TP3 bertemu Komnas HAM, tidak ada sedikit pun bukti yang mendukung peristiwa tersebut tergolong terstruktur, sistematis dan masif atau bisa dikatakan pelanggaran HAM berat.

"Ada di berita acaranya bahwa TP3 sudah diterima. Tapi ndak ada (bukti), hanya mengatakan yakin. Nah kalau yakin, tidak boleh. Karena kita punya keyakinan juga banyak pelakunya ini, pelakunya itu, otaknya itu dan sebagainya. Yang membiayai itu tuh juga yakin kita. Tapi kita kan tidak buktinya," kata Mahfud.

"Karena kalau keyakinan, kita juga punya keyakinan sendiri- sendiri, bahwa peristiwa itu dalangnya si A, si B, si C. Kalau keyakinan," kata Mahfud.

Soal pelaku, dalang peristiwa, maupun si penyandang dana itu, tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Mahfud. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, hanya menyarankan bagi siapa pun termasuk Amien Rais Cs menunggu pengadilan dimulai dan kemudian menyertakan bukti-bukti yang mereka miliki.

Saat ini pun, 3 anggota polisi sudah tersebut identitasnya sebagai pelaku penembakan. Dan disebutkan, tindakan tiga anggota kepolisian ini berdasarkan laporan, lantaran dipancing oleh para anggota FPI yang membawa senjata.

"Nah kita minta TP3 atau siapa pun yang punya bukti-bukti lain, kemukakan di proses persidangan itu," tutur Mahfud.

Mahfud MD Minta Amien Rais Buktikan Tuduhan Pelanggaran HAM Berat Dalam Kasus KM 50
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta agar Amien Rais yang merupakan bagian dari Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Laskar FPI untuk membuktikan tudinganya bahwa terdapat pelanggaran HAM berat dalam kasus tewasnya enam laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat.

Sebelumnya, Amien Rais Dkk yang tergabung dalam TP3 menemui Presiden Joko Widodo dan menyebut peristiwa tewasnya anggota FPI termasuk dalam pelanggaran HAM berat.

"Pak Marwan Batubara (ikut pertemuan dengan Presiden) tadi mengatakan mereka yakin 6 orang ini adalah Warga Negara Indonesia. Ok kita juga yakin. Mereka adalah orang - orang yang beriman, kita juga yakin. Dan mereka juga yakin, Pak Marwan Batubara, telah terjadi pelanggaran HAM berat. Saya katakan, pemerintah terbuka kalau ada bukti mana pelanggaran HAM berat itu. Mana sampaikan sekarang. Atau kalan ndak nanti sampaikan menyusul kepada Presiden. Bukti bukan keyakinan," kata Mahfud saat memberikan keterangan pers usai pertemuan di Istana Negara, Selasa (9/3).

Mahfud berpendapat, kategori pelanggaran HAM berat bisa disimpulkan manakala terpenuhi tiga syarat; yakni terstruktur, sistematis dan masif.

"Satu, dilakukan secara terstruktur, itu dilakukan oleh aparat secara resmi dengan cara berjenjang. Struktur tuh berjenjang, harus targetnya bunuh 6 orang, yang melakukan ini, taktiknya begini, alatnya ini, kalau terjadinya ini larinya ke sini. Itu terstruktur," kata Mahfud.

"Sistematis, terstruktur sistematis. Juga jelas tahapan - tahapnya perintah pengerjaan itu. Itu pelanggaran HAM berat. Masif, menimbulkan korban yang meluas. Kalau ada bukti itu, ada bukti itu, mari bawa. Kita adili secara terbuka. Kita adili para pelakunya berdasar UU 26/2000," sambungnya.

Mahfud bilang, keyakinan atau laporan dari Amien Rais CS serta TP3 pun sudah diterima oleh Komnas HAM. Dan Komisi juga telah menyimpulkan, bahwa perisitwa tersebut bukan lah pelanggaran HAM berat.***