Aturan Umrah Baru Implementasi Visi Saudi 2030

Aturan Umrah Baru Implementasi Visi Saudi 2030
ilustrasi Umrah.(twitter)

WJtoday, Jakarta - Direktur Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag), Nur Arifin mengatakan, aturan umrah yang berlaku di Arab Saudi bukan aturan baru. Melainkan tahapan implementasi visi Saudi 2030.

"Sebenarnya bukan aturan baru. Melainkan saat ini Saudi menghadapi visi 2030," kata Nur Arifin melalui keterangannya, dikutip Jumat (23/9/2022).

Menurutnya, kebijakan tersebut diberlakukan dengan menargetkan jumlah wisatawan untuk berkunjung. Karena dalam hal ini kouta umrah sendiri sudah tidak ada batasan. 

"Saudi ingin menghadirkan 30 juta wisatawan ke Saudi dalam setahun. Sehingga diberikan kemudahan bagi mereka yang melakukan perjalanan ke Saudi termasuk umrah," ungkapnya.

Selain kebebasan umrah, Saudi juga memberlakukan visa luar negeri yang awalnya hanya sebulan, namun saat ini menjadi tiga bulan. Bahkan, mereka yang menjalankan ibadah umroh juga dapat mengunjungi tempat lain di Saudi.

"Jadi segala sesuatu tentu pasti ada sisi positif dan negatifnya. Namun kita selalu berfikir apa yang terbaik untuk bangsa ini antara lain visa bisa diurus secara online," ujarnya.

Ia memastikan, sebagai negara berdaulat, Indonesia akan mengikuti kebijakan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2015. Kebijakan tersebut berisikan tentang penegakkan haji dan umrah.

"Jadi, kalau ada orang atau sekelompok menyelenggarakan umrah maka akan kena pasal pidana. Karena umrah atau haji harus diselenggarakan oleh lembaga umrah atau PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh)," jelasnya.

Oleh karena itu, proses permohonan visa juga tidak harus melalui provider di Indonesia, tetapi PPIU bisa langsung berhubungan dengan provider Saudi. Kebijakan ini pun disambut baik masyarakat baik di Indonesia maupun Saudi.***