ASN Penerima Bansos Bisa Disanksi

ASN Penerima Bansos Bisa Disanksi
ilustrasi.(twitter)

WJtoday, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo mengatakan aparatur sipil negara (ASN) yang menerima bantuan sosial (bansos) bisa disanksi. Pemberian sanksi butuh kerja sama Menteri Sosial Tri Rismaharini.

"Menteri Sosial harus memiliki data lengkap nama, NIP (nomor induk pegawai), dan instansi/lokasi," kata Tjahjo,Kamis (18/11/2021).

Data tersebut perlu dilaporkan kepada masing-masing pejabat pembina kepegawaian (PPK). Supaya PPK bisa menginvestigasi temuan Risma.

"Jika memang terbukti, barulah dapat diberikan sanksi disiplin, termasuk pengembalian uang bansos," kata Tjahjo.

Tjahjo menegaskan ASN bukan target penerima bantuan sosial (bansos). Sebab, ASN merupakan pegawai pemerintah yang memiliki gaji dan tunjangan dari negara.

"Pegawai ASN tidak termasuk dalam kriteria penyelenggaraan kesejahteraan sosial," ujar dia.

Tjahjo mengatakan penerima bansos sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai. Penerima bansos, yakni seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Selain itu, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka dengan kriteria tertentu. Yaitu, masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak serta memiliki kriteria masalah sosial.

Mensos Risma Ungkap 31.624 ASN Terima Bansos, Begini Penjelasannya

Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini mengungkapkan, ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terindikasi menerima bantuan sosial (bansos).

Risma mengaku mendapatkan data setelah Kementerian Sosial melakukan verifikasi data penerima bansos.

"Jadi data kami setelah kami serahkan ke BKN itu di data yang indikasinya PNS itu ada 31.624 ASN," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Sosial, Kamis (18/11/2021).

Ia menyampaikan, dari 31.624 ASN tersebut ada 28.965 ASN aktif.

Sedangkan, sisanya diperkirakan merupakan pensiunan ASN.

"Yang aktif itu setelah kita cek di data BKN mungkin sisanya sudah pensiun, itu 28.965 ASN aktif," katanya.

"Ini akan kita kembalikan ke daerah, tersebar di 511 kota/kabupaten, di 34 provinsi."

"Itu nanti akan kita kembalikan ke daerah dan daerah cek," jelas Risma.

Mensos menambahkan, penerima bansos yang dimaksud itu datang dari beragam profesi.

"Ada yang profesinya sebagai dosen, ASN, tenaga medis," tambah dia.

Risma lalu berharap daerah memberikan respons balik ke Kemensos.

Mengingat, ada aturan yang melarang PNS atau orang yang menerima pendapatan rutin dari pemerintah menerima bansos.

Metode Pemutakhiran Data

Kementerian Sosial melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara terus menerus dan sistematis.

Untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan, Kemensos juga melakukan pemadanan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.

Mensos Risma menyatakan, ada enam metode yang ditempuh Kemensos dalam melakukan pemutakhiran data.

Yakni dari usulan daerah, melalui fitur “usul” dan “sanggah” pada aplikasi cekbansos.go.id, dari data bencana, hasil pengecekan lapangan berdasarkan berita media, hasil verifikasi pejuang muda, dan hasil dari geo-tagging data spasial dari citra satelit.

Dari daerah memuat dinamika data kependudukan terkait warga yang meninggal, pindah alamat atau pindah segmen.

Bila tidak terdaftar oleh pemerintah daerah, masyarakat memiliki kesempatan mendaftarkan diri melalui fitur “usul” dan “sanggah”.

Kemudian dari bencana, membuka peluang menambah jumlah orang miskin, sehingga perlu diusulkan pada data kemiskinan.

Dari berita media, Kemensos melakukan verifikasi lapangan.

Bila terbukti memenuhi persyaratan, maka bisa dimasukkan dalam data pemerima bantuan.

“Kami juga menggunakan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit."

"Dengan teknologi tersebut memungkinkan diketahui kondisi rumah," ujarnya, Kamis, dikutip dari keterangan di laman Kemensos.

"Di daerah dimana citra satelit kurang memadai, kami dibantu oleh pejuang muda yang juga melakukan tagging."

"Dengan mendatangi dan memotret rumah,” terang Risma.***