Anggota DPRD Jabar Soroti Istilah Baru Pemerintah yang Dinilai Bingungkan Warga

Anggota DPRD Jabar Soroti Istilah Baru Pemerintah yang Dinilai Bingungkan Warga
Buky Wibawa Jabar Soroti Istilah Baru Pemerintah yang Dinilai Bingungkan Warga
WJtoday, Bandung - Pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tentang memulai adaptasi normal baru untuk menggerakkan perekonomian, dan pemerintah tidak melakukan relaksasi aturan terkait pencegahan COVID-19 menuai sorotan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Guna mengatakan masyarakat kembali dibingungkan mengenai istilah-istilah yang seolah tidak seragam. Menurutnya hal tersebut merupakan efek dari informasi yang tidak satu pintu, jadi banyak pihak berkepentingan yang berimprovisasi.

"Lagi-lagi kita berhadapan dengan penyebutan - penyebutan yang tidak seragam. Ada istilah kelonggaran, ada istilah relaksasi, kemudian muncul belakangan ini pak gubernur menyebutkan istilah adaptasi. Jadi istilah-istilah yang keluar ini juga semakin membingungkan, menambah koleksi kebingungan masyarakat," tegas Buky saat dihubungi wjtoday.com, Selasa (26/5/2020).

Pihaknya menjelaskan semua harus bijak dalam menyikapi hal tersebut. Menurutnya dengan adanya istilah-istilah tersebut, mungkin akan memasuki fase normal baru.

"Jadi artinya kehidupan ini dihadapi dengan sewajar-wajarnya, tetapi dengan tetap waspada terhadap virus itu sendiri. Artinya kita misalnya tetap beraktivitas, tetapi tetap sangat ketat memang itu untuk menjaga protokol Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)," katanya.

Ia juga menuturkan hal tersebut efek dari informasi yang tidak satu pintu. Jadi menurutnya banyak pihak berkepentingan yang berimprovisasi. 

"Sehingga lagi-lagi orkestra yang dijadikannya kacau balau. Jadi juga enggak tahu istilah yang dipakai apa, karena tiap-tiap istilah ada makna pengertiannya sendiri-sendiri. Jadi jangan terlalu seolah-olah istilah itu pengertiannya sama, pasti berbeda antara pengertian relaksasi, dengan adaptasi, kelonggaran dengan adaptasi," tuturnya.

Mengenai PSBB disejumlah daerah yang akan berakhir tanggal 29 Mei, Buky menegaskan seharusnya pemerintah yang paling tahu, apakah Covid-10 itu melandai, atau menguat, pemerintah yang lebih tahu grafiknya.

"Kan seandainya melandai, Berapa persen kan gitu ya? Kalau Pak RK itu kan membuat apa stratifikasi yang ada zona warna hitam, merah, biru, ada lima kan gitu ya. Jadi kalau misalnya pada posisi 30 persen, itu mungkin bisa dilakukan pelonggaran," tuturnya.

*Ya makanya harus lihat itu lihat grafik, melandai atau tidak. kalau misalnya masih fluktuatif, Menurut saya ya jangan dulu. kan bisa melihat apakah kita ada di Garis atau zona yang warna kuning, atau merah," imbuhnya mengakhiri. ***