Anggaran Rp600 Juta untuk Sewa Helikopter Wagub Jabar

Anggaran Rp600 Juta untuk Sewa Helikopter Wagub Jabar

WJtoday, Bandung - Masyarakat Jawa Barat dihebohkan dengan munculnya anggaran sewa helikopter Wakil Gubernur (Wagub) Uu Ruzhanul Ulum. Informasi anggaran itu tertera dalam situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah (Sirup LKPP).

Dalam situs tersebut diketahui sewa helikopter untuk mobilitas Uu senilai Rp 75 juta dan bersumber dari APBD. Terdapat delapan paket perencanaan yang dimulai pada Februari 2021 hingga September 2021. Apabila ditotal, anggaran yang disediakan selama 8 bulan itu senilai Rp 600 juta.


Menanggapi hal itu, anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jabar Abdi Yuhana mengaku sudah berupaya menghubungi bagian terkait soal anggaran sewa helikopter tersebut. Ia mempertanyakan urgensi dari adanya anggaran itu.

"Saya kejar Biro, belum ada jawab. Saya mau tanya, apakah (sewa) heli itu dalam suasana sekarang menjadi kebutuhan dalam kunjungan ke daerah-daerah?," kata dia ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (2/8/2021).

Menurutnya, penggunaan helikopter untuk kunjungan kerja Uu tak perlu. Mengingat kondisi geografis dan medan jalan di Jabar masih bisa dijangkau dengan jalur darat.

"Jabar itu kan medannya tidak terlalu berat, dalam arti infrastruktur relatif bisa dijangkau lewat darat," jelas Abdi.

Pjs Kabiro Administrasi Pimpinan Setda Jawa Barat, Hermansyah membenarkan adanya perencanaan penyediaan anggaran untuk sewa helikopter seperti yang tertuan dalam website Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP).

Selama ini, penyewaan helikopter baru direalisasikan sekali pada bulan Februari. Saat itu, Uu meninjau lokasi bencana banjir di Bogor. Penggunaan helikopter karena banyak akses jalan tertutup.

"Saat itu ke Bogor akses roda empat tertutup, karena aksesnya tertutup jadi ya memang lewat udara," kata Hermansyah, Senin (2/8).

Rencananya sisa anggaran penyewaan helikopter tersebut akan dialihkan untuk penanganan Covid-19. 

"Memang ada anggaran itu di Adpim, kita memang penyediaan saja. Baru sekali (digunakan) saat bulan Februari saja, nanti sisanya kira-kira akan kita refocusing semuanya, kita akan lakukan pada Agustus dan September ini, jadi untuk penanganan kesehatan Covid-19," ia melanjutkan.***