Anggaran PEN 2022 Rp321 Triliun: Kesehatan dan Perlindungan Sosial Tetap Dominan

Anggaran PEN 2022 Rp321 Triliun: Kesehatan dan Perlindungan Sosial Tetap Dominan
Ilustrasi (kompas.com)

WJtoday, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan peruntukan alokasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2022, yang mencapai sebesar Rp321,2 triliun.

"Untuk bidang kesehatan dan perlindungan sosial akan tetap dominan," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/8/2021).

Pertama adalah bidang kesehatan sebesar Rp77,05 triliun yang ditujukan untuk testing, tracing, dantreatment, perawatan 250 ribu pasien Covid-19 dengan cost sharing BPJS, obat Covid-19 sebanyak empat juta paket serta insentif tenaga kesehatan selama 12 bulan.

Kemudian, untuk vaksinasi yaitu pengadaan Rp38,44 triliun bagi 189 juta orang atau 70 persen dari total jumlah penduduk yang dibiayai pemerintah, 27 juta orang vaksinasi mandiri, serta dukungan vaksinasi pusat Rp3 triliun.

Kedua adalah bidang perlindungan masyarakat Rp126,54 triliun untuk PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako untuk 18,8 juta KPM, kartu prakerja, dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan serta antisipasi perluasan program perlinsos lainnya.

Ketiga adalah program prioritas sebesar Rp90,04 triliun termasuk untuk mendukung kegiatan padat karya, pariwisata, ketahanan pangan, dan ICT serta program prioritas lainnya.

Terakhir, bidang dukungan UMKM dan korporasi Rp27,48 triliun untuk mendukung subsidi bunga UMKM, IJP UMKM dan korporasi serta program dukungan UMKM dan korporasi lainnya.

Ia menuturkan alokasi PEN 2022 ini merupakan alokasi sementara dari belanja pusat tahun depan sehingga berpotensi meningkat seiring perkembangan penanganan Covid-19 yang sumbernya dapat berasal dari TKDD, pembiayaan dan insentif perpajakan.

"Kita juga tetap terus mengantisipasi sama seperti tahun 2021 di mana kita tidak melihat kemudian terjadi lah pandemi muncul varian Delta yang lebih mengancam," terang Sri Mulyani.

Ia mengatakan menurut berbagai pandangan ahli munculnya banyak varian masih berpotensi terjadi sehingga pemerintah tetap waspada terhadap pekembangannya.

"Kita menjaga keberlanjutan APBN dalam jangka menengah panjang, sehingga begitu muncul kebutuhan luar biasa di bidang kesehatan dan perlinsos kita harus mengambil dari pos prioritas lainnya," pungkasnya.  ***