Amendemen UUD 1945 Jangan Dilakukan untuk Kepentingan Politik Sesaat

Amendemen UUD 1945 Jangan Dilakukan untuk Kepentingan Politik Sesaat
Ilustrasi (pam)

WJtoday, Jakarta - Anggota DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, adanya wacana amandemen UUD 1945 dengan menyertakan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) bukan persoalan yang mendesak. 

Menurutnya amandemen UUD 1945 ditunda dulu karena bukanlah sesuatu yang urgent dilakukan saat ini.

 "Jangan ada kesan di masyarakat bahwa amandemen  dilakukan hanya untuk tujuan kepentingan politik sesaat. Apalagi negara yang tengah berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dan pemulihan Ekonomi," ujar Guspardi dalam berita rilisnya, Rabu (25/8/2021).

Dikatakannya, wacana amandemen dengan menyertakan PPHN harus dilakukan dengan hati-hati dan super cermat. Tidak  bisa  cuma diserahkan sepenuhnya kepada MPR. Politisi Fraksi PAN ini menuturkan, aspirasi dari kelompok masyarakat dari seluruh komponen anak bangsa harus di dengar dan  sangat penting di pertimbangkan.

 Legislator asal Sumatera Barat itu menyebut, amandemen memang dimungkinkan secara konstitusi, namun, harus dilakukan dengan kajian yang matang dan komprehensif dengan tujuan dan penjelasan yang jelas.

 "Wacana amandemen UUD 1945 justru akan memunculkan kegaduhan baru di publik. Sebab, banyak rakyat curiga, jangan-jangan amandemen UUD 1945 akan melebar ke penambahan masa jabatan presiden. Sehingga menjadi bola liar dan menggelinding kemana-mana dan menghindari terjadinya politik transaksional," ujarnya.

 Wakil rakyat yang duduk di Komisi II DPR RI ini menyampaikan, jika amandemen UUD 1945 ditujukan hanya untuk menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dengan alasan negara tidak lagi memiliki Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) bukan berarti bangsa ini tidak memiliki arah pembangunan.

"Kita sudah memiliki UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2025 yang saat ini sedang dievaluasi Bappenas untuk 2025-2050. UU ini telah secara rinci mengatur arah dan sasaran target pembangunan Indonesia yang jauh lebih lengkap dari GBHN itu sendiri," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Guspardi, melihat situasi negara saat dimana konsentrasi dan energi bangsa lebih difokuskan untuk menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Lebih baik wacana  menggulirkan amandemen UUD 1945 tidak dilanjutkan.

"Apalagi wacana amandemen terbatas ini juga tidak mendapatkan dukungan mayoritas fraksi-fraksi di DPR. Sementara itu untuk mengakomodir  Pokok-Pokok Haluan Negara cukup dilakukan di dalam Undang-Undang," pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.

 PDIP dan Gerindra Sepakat

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memerintahkan agar partainya mengambil langkah slowing down ihwal agenda amandemen UUD 1945. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan instruksi ini disampaikan Megawati lantaran partai ingin mengutamakan gotong royong dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri terkait amandemen sudah menegaskan bahwa kebijakan PDI Perjuangan adalah slowing down terkait amandemen UUD 45," kata Hasto dalam konferensi pers seusai bertemu Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dan rombongannya, Selasa (24/8/2021).

Hal ini disampaikan Hasto saat ditanya sikap PDIP ihwal agenda amandemen konstitusi yang diklaim untuk mengembalikan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan haluan negara. Sedangkan di sisi lain, banyak kekhawatiran publik bahwa agenda itu akan melebar hingga mengubah masa jabatan presiden.

Hasto mengatakan memang PDIP yang menginisiasi amandemen terbatas menyangkut haluan negara demi kepentingan bangsa dan negara. Agenda amandemen terbatas itu merupakan salah satu rekomendasi Kongres V PDIP pada 2019 lalu.

Namun, kata Hasto, implementasi keputusan politik tersebut memperhatikan suasana kebatinan rakyat dan skala prioritas yang dibutuhkan bangsa saat ini. Ia mengatakan pandemi Covid-19 membuat PDIP berpikir bahwa skala prioritas sekarang adalah gotong royong mengatasi pandemi. 

"Dalam upaya membantu rakyat mengatasi pandemi ini diperlukan suasana kehidupan politik kondusif," sebut Hasto.

Dia melanjutkan, energi positif gotong royong untuk kepentingan bangsa jauh lebih penting dari kepentingan politik elektoral. 

"Jadi terkait amandemen sekali lagi langkah untuk slowing down untuk hal tersebut menjadi kebijakan yang diambil karena skala prioritas kami menghadapi pandemi ini," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan isu amandemen konstitusi turut dibahas dalam pertemuan dengan jajaran pengurus PDIP. Menurut Muzani, Gerindra sepakat perlunya haluan negara untuk menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan.

Namun, Muzani mengatakan mereka juga sepakat menunggu hasil kajian MPR mengenai agenda amandemen UUD 1945. 

"Tadi kami bicarakan tetapi sekali lagi akhirnya kami menunggu beberapa hal yang sedang dipersiapkan oleh MPR," kata Sekjen Gerindra dalam kesempatan yang sama.  ***