Amankan Program Vaksinasi Nasional, Menkeu Instruksikan Potong Gaji ke-13 PNS Tanpa Tukin

Amankan Program Vaksinasi Nasional, Menkeu Instruksikan Potong Gaji ke-13 PNS Tanpa Tukin
- Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati,

Wjtoday, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menginstruksikan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk merevisi dan menghemat  anggaran belanja Tahun 2021.

Hal itu, dilakukan untuk memberi dukungan anggaran guna mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 dan program vaksinasi nasional,  serta penanganan pandemi Covid-19. 

"Ini juga untuk memberikan dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional. Makanya diperlukan langkah strategis berupa penghematan belanja Kementerian/Lembaga tahun anggaran 2021," demikian bunyi peraturan dikutip. Jumat (21/5/2021).

Dalam peraturan itu, disebutkan sumber penghematan belanja berasal dari Rupiah Murni dan Non Rupiah Murni (BLU) sepanjang alokasinya diperuntukan bagi pembayaran komponen tunjangan kinerja (tukin) pada pos Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13.

Artinya, penghematan belanja Kementerian/Lembaga tahun anggaran 2021 berasal dari alokasi tukin pada pos THR dan gaji ke-13, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2021 tentang THR dan Gaji ke-13 kepada ASN, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

Begini penjelasan lengkap Menkeu tersebut yang tertuang dalam instruksi Menteri Keuangan dengan nomor S-408/MK.02/2021 tentang penghematan belanja K/L Tahun Anggaran (TA) 2021 yang diterbitkan pada 18 Mei 2021.

Sehubungan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta Peraturan Pemerintah (PP) No.63 Tahun 2021 tentang THR dan Gaji ke-13 kepada ASN, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan Pandemi Covid-19, dukungan anggaran sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional diperlukan langkah strategis berupa penghematan belanja K/L TA 2021.

2. Untuk memenuhi kebutuhan belanja Program Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut perlu dilakukan kembali refocusing anggaran belanja KL TA 2021 dalam rangka menjaga defisit APBN TA 2021 sesuai dengan proyeksi agar tercipta APBN yang prudent dan sustainable.

3. Berkenaan dengan hal tersebut, Kementerian dan Lembaga diminta untuk melakukan penghematan belanja K/L TA 2021 dari alokasi tunjangan kinerja (tukin) THR dan Gaji ke-13 sebagai tindak lanjut dari PP No.63 Tahun 2021 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran surat.

4. Sumber penghematan belanja berasal dari Rupiah Murni dan Non Rupiah Murni (BLU) sepanjang alokasinya diperuntukkan bagi pembayaran komponen tunjangan kinerja THR dan Gaji ke-13.

5. Selanjutnya, Kementerian/lembaga diminta untuk segera menyampaikan usul revisi anggaran dalam rangka penghematan belanja TA 2021 kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2021, paling lambat tanggal 28 Mei 2021.

6. Dalam hal sampai dengan tanggal 28 Mei 2021, usul revisi anggaran tidak disampaikan, maka akan dilakukan pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan.

7. Seluruh proses revisi anggaran dalam rangka penghematan belanja K/L TA 2021 dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, serta terhindar dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sesuai ketentuan berlaku.***