Akui Ada Jual-Beli Jabatan BUMN, Erick Thohir Disarankan Lapor KPK

Akui Ada Jual-Beli Jabatan BUMN, Erick Thohir Disarankan Lapor  KPK
Menteri BUMN Erick Thohir (istimewa)

WJtoday, Jakarta  - Praktik jual-beli jabatan diduga terjadi di BUMN. Posisi di dewan direksi dan komisaris perusahaan pelat merah diperjualbelikan dengan harga fantastis. 

Kabar jual beli jabatan direksi dan komisaris BUMN disampaikan langsung Erick Thohir. Posisi di dewan direksi dan komisaris perusahaan pelat merah diperjualbelikan dengan harga fantastis, mencapai Rp25 miliar untuk jabatan direktur utama. 

Erick menegaskan, transaksi tersebut terjadi sebelum dirinya menahkodai Kementerian BUMN. Meski demikian, dia enggan menyebut nama perusahaan dan identitas petinggi perseroan negara tersebut.

Belum lama ini Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan atau Gus Umar turut menyoroti perihal pernyataan Erick Thohir.

Menanggapi hal tersebut, melalui akun Twitter pribadinya @UmarHasibuan75, Gus Umar  mempertanyakan maksud pernyataan Erick Thohir tersebut.

Tak hanya itu, dirinya juga menanyakan alasan Erick Thohir yang tidak melapor ke KPK.

"Entah apa maksud erik bicara ini. Kalau dia tahu knp gak lapor @KPK_RI ?" katanya dikutip dari akun Twitter @UmarHasibuan75 pada jumat, (26 /11/21) 

Dalam unggahan yang sama, Gus Umar menyindir jabatan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN yang dinilainya mencari sensasi.

"Klu jd menteri sekedar cari sensasi mending Nikita mirzani saja yg jd menteri BUMN pak," jelasnya.

Sementara itu Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, meski praktik jual beli jabatan terjadi sebelum Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN, seyogyanya Erick melaporkan bukti-bukti kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Jual beli jabatan jelas melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Harusnya Erick tidak hanya blow up di media, tapi berikan bukti ke KPK agar ditelusuri karena ini merugikan BUMN,"ujar Bhima dikutip dari Idx channel, Jumat (26/11/2021).

Menurutnya, transaksi haram tersebut merugikan keuangan negara karena perusahaan tidak dikelola profesional. Bahkan, bisa membuat kredibilitas BUMN menurun. 

"Jadi kita tunggu saja ada tidak penetapan tersangka nya dalam beberapa minggu kedepan. Tapi disarankan bukan hanya soal jual beli jabatan yang bermasalah saja yang diusut tuntas. Masalah relawan politik masuk ke BUMN juga menjadi hambatan utama tata kelola BUMN. Rekrutmen pegawai di entry level-nya bagus, eh direksi dan komisarisnya tidak punya profesionalitas, ya sama saja," tutur Bhima. 

Diketahui pengakuan praktik jual beli jabatan direksi dan komisaris BUMN yang disampaikan langsung Erick Thohir tersebut sekaligus menjadi bantahan Erick terhadap tuduhan dirinya memanfaatkan jabatan untuk mengeruk untung dari bisnis Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). 

Erick menilai, jika mencari keuntungan adalah motif pengabdiannya, maka transaksi jual beli jabatan dewan direksi dan komisaris BUMN menjadi peluang besar bagi dirinya selaku menteri yang membawahi seluruh badan usaha milik negara. ***