Ada Anggaran Jumbo di Balik PPKM Darurat

Ada Anggaran Jumbo di Balik PPKM Darurat

WJToday,Bandung,- Pemerintah memutuskan untuk menambah anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sejalan dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. 

Anggaran PEN untuk mendukung kebijakan PPKM Darurat tahun ini mencapai Rp 924,83 triliun.

Pembengkakan anggaran PEN 2021 itu disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyebutkan pemerintah memasang anggaran tambahan sebesar Rp 225,4 triliun, dari pagu semula sejumlah Rp 699,43 triliun.

Menko Airlangga membeberkan anggaran yang ditambah antara lain untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 120,72 triliun, program prioritas Rp 10,98 triliun, perlindungan sosial Rp 28,7 triliun, insentif usaha Rp 15,1 triliun, dan stimulus Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Rp 50,04 triliun.

Angka Rp 924,83 triliun itu sama dengan 50 % lebih dari APBN. Dahsyat, kalau uang sebanyak itu digunakan untuk membayar utang BUMN Rp 851 triliun, lunas semua. Kalau dipakai membangun jalan tol maka selesai sudah semua daerah dapat jalan Tol. Kalau dibagikan ke rakyat, masing masing akan mendapat  Rp. 3,6 juta per orang. Termasuk bayi akan kebagian . Itulah gambaran besarnya anggaran PC PEN.

Uang sebanyak itu tidak dipakai untuk bangun jalan, bandara atau pelabuhan atau irigasi atau alutsista tetapi dipakai untuk  PC PEN. Lalu untuk apa saja?  

Anggaran PC PEN tahun 2021 tersebut terbagi dalam lima klaster, yaitu klaster Kesehatan sebesar Rp176,30 triliun, klaster Perlindungan Sosial sebesar Rp157,41 triliun, klaster Program Prioritas sebesar Rp122,42 triliun, klaster Dukungan UMKM dan Pembiayaan Korporasi sebesar Rp184,83 triliun, serta klaster insentif usaha sebesar Rp58,46 triliun.  Anggaran itu bertambah lagi sejak ada PPKM darurat. Bertambah sebesar Rp 225,4 triliun. 

Yang harus mendapat sorotan adalah anggaran Dukungan UMKM dan Pembiayaan Korporasi sebesar Rp184,83 triliun, serta klaster insentif Usaha sebesar Rp58,46 triliun. Kalau ditotal besarnya Rp. 243,9 Triliun. Penambahan karena PPKM,  insentif usaha Rp 15,1 triliun, dan stimulus Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Rp 50,04 triliun. Jadi total dana PEN tahun 2021 mencapai Rp. 309 triliun. Ini besar sekali. Engga main main.  Yang jadi masalah adalah jangan sampai terjadi seperti tahun sebelumnya. 

Berdasarkan catatan BPK, terdapat realisasi insentif dan fasilitas pajak minimal sebesar Rp 1,69 triliun tidak sesuai dengan ketentuan. Yang miris adalah realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2020 sebesar Rp 28,75 triliun dalam rangka PC PEN tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan jadwal kebutuhan penerima akhir investasi. 

Sebesar Rp 9 triliun dan PC PEN pada 10 kementerian dan lembaga juga dinilai tidak layak. Bahkan yang seharusnya jadi hak UMKM ( KUR dan non KUR) dana tidak disalurkan secara terprogram. Malah terjadi sisa anggaran sebesar R. 6,77 triliun. Itu ada di bank sebagai dana murah.

Jangan sampai uang sebesar itu jadi celah bagi pengusaha besar untuk dapatkan uang mudah dibalik pandemi. Cara mudah perbankan dapat uang murah. Itu sangat merugikan negara dan dampaknya sangat luas kepada rakyat. Hitunglah berapa korban PHK dan usaha tutup akibat COVID ini. Sangat besar resikonya kalau penyaluran itu tidak efektif. Semoga menjadi perhatian bagi presiden dan para menteri serta kepala daerah. ***

Agung Nugraha, Jurnalis westjavatoday.com