Aa Umbara Sutisna Dicecar Soal Jatah Uang dari Pengadaan Bansos di Bandung Barat

Aa Umbara Sutisna Dicecar Soal Jatah Uang dari Pengadaan Bansos di Bandung Barat
Bupati Bandung Barat nonaktif, Aa Umbara Sutisna

WJtoday, Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati nonaktif Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna pada Senin (26/7/2021) Kemarin. Aa Umbara dicecar soal jatah uang yang didapat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat Tahun 2020.

"Tim penyidik mengonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran penerimaan uang dengan berbagai persentase yang diterima tersangka (Aa Umbara) dari para kontraktor yang mengerjakan proyek bansos pada Dinsos Pemkab Kabupaten Bandung Barat 2020," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (27/7/2021).

Ali enggan memerinci lebih lanjut total jatah uang Aa Umbara dari tiap vendor pengadaan sembako untuk bansos itu. Namun, keterangan Aa Umbara dihubungkan dengan tersangka penyuap, M Totoh Gunawan, yang juga diperiksa kemarin.

"Tim penyidik mengonfirmasi (Totoh) antara lain terkait dengan dugaan adanya pemberian sejumlah uang dan pemberian lainnya kepada tersangka AUM (Aa Umbara Sutisna) agar jatah paket pengadaan bansos yang diterima tersangka MTG (M Totoh Gunawan) bertambah," ujar Ali.

Baca Juga : KPK Panggil Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara, Hari Ini

Aa Umbara menjadi tersangka bersama dengan anaknya, Andri Wibawa, dan pemilik PT Jagat Dir Gantara M Totoh Gunawan. Korupsi ini terjadi saat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan anggaran penanggulangan covid-19 dari refocusing APBD 2020 pada belanja tidak terduga.

Usai duit itu keluar, Aa Umbara bertemu dengan Totoh pada April 2020. Keduanya membahas proyek pengadaan sembako untuk bansos pada Dinas Sosial Bandung Barat dengan kesepakatan comitment fee enam persen dari nilai kontrak.

Setelah pertemuan, Aa Umbara memerintahkan kepala Dinas Sosial Bandung Barat dan kepala UKPBJ Bandung Barat menunjuk langsung perusahaan Totoh sebagai penyedia sembako bansos. Setelah perusahaan Totoh terpilih, Aa Umbara juga ingin anaknya menjadi penyuplai sembako.

Permintaan itu disampaikan Aa Umbara pada Mei 2020. Untuk memenangkan Andri, Aa Umbara meminta bantuan kepala dan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Dinas Sosial Bandung Barat.

Kerja sama Dinas Sosial Bandung Barat dengan perusahaan Andri dan Totoh berlangsung sejak April sampai Agustus 2020. Proyek itu sudah memakan anggaran Rp52,1 miliar.

Dalam pengadaan sembako bansos itu, Andri dibayar Rp36 miliar dengan keuntungan Rp2,7 miliar. Sementara itu, Totoh dibayar Rp15,8 miliar dengan keuntungan Rp2 miliar. Aa Umbara diduga menerima Rp1 miliar dari pengadaan sembako itu.

Aa Umbara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 56 KUHP.

Andri dan Totok disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto pasal 56 KUHP.***(agn)