6 Pasangan Calon Independen Siap Bertarung di Pilkada Serentak 2020 Jawa Barat

6 Pasangan Calon Independen Siap Bertarung di Pilkada Serentak 2020 Jawa Barat
Ketua KPU Jabar Rifqi Ali Mubarok
WJtoday, Bandung - Sebanyak 6 pasangan calon (paslon) dari jalur independen mendaftar untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di 8 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Ketua Komisi Pemilihan Umun (KPU) Jabar Rifki Ali Mubarok mengatakan, keenam paslon yang akan mengikuti Pilkada pada 23 Septermbe 2020 tersebut berasal dari 5 daerah. 

"Keenam calon independen tersebut, yakni Cianjur 2 bakal calon perseorangan, Kabupaten Karawang 1, Indramayu 1 orang, Pangandaran 1 orang, dan (Kabupaten) Tasikmalaya 1 orang," jelas Rifki saat ditemui di Kantor KPU Jabar, Jalan Garut Kota Bandung, Kamis (12/3/2020).

Sedangkan 3 daerah lainnya, sebut Rifki, tidak pasangan calon yang mendaftar lewat jalur perseorangan. Ketiga daerah tersebut, yakni Kota Depok, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sukabumi. 

Rifki mengatakan, saat ini tahapan pilkada telah memasuki verifikasi administrasi bagi calon independen. Namun Rifki mengakui, KPU Jabar masih terkendala dalam melakukan verifikasi administrasi. Pasalnya, pihaknya harus mengecek berkas dokumen dukungan dari masing-masing pasangan calon.

Selain itu, KPU juga terkendala dengan terbatasnya personil dan waktu yang terbatas. Karena itu, pihaknya perlu pengoptimalan kinerja KPU daerah setempat pada Pilkada serentak kali ini.

"Misalnya, Cianjur itu ada 70.000 (data warga) yang harus diverifikasi. Itu kan satu-satu (diverifaikasi), yah butuh waktu. Kalau ada 2 calon misalkan, itu butuh waktu (lebih lama). Dan harus detail, dicek KTP-nya, NIK, nama dan nanti dicocokan," jelasnya.

Setelah proses verifikasi administrasi selesai, sambung Ali, akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual.

Kendati cukup banyak kendala, Rifki tetap optimistis pelaksanaan Pilkada serentak di Jabar akan berjalan dengan baik. Pasalnya, saat itu sudah terbentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mulai dari anggota hingga sekretariatnya. 

Sedangkan soal pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa/kelurahan, menurut Rifki, saat ini sedang dalam proses wawancara dan akan ditetapkan dalam waktu dekat ini.

"Untuk itu, bararti kita (KPU) penyelenggara sudah siap, tinggal nanti membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)," paparnya.

Selain kesiapan personil, sambung Rifki, pihaknya sudah menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang nantinya akan dijadikan bahan untuk memutakhirkan data calon pemilih.

"Kita sudah menerima, sedang dianalisis, dan nanti mulai Maret atau April kita akan mulai proses pemutakhiran data pemilih dengan melakukan co-klik. DP4 ini nanti akan disandingkan dengan data pemilih 2019. Sama seperti pemilihan 2018, nanti disandingkan. Jumlahnya (perubahan) tidak terlalu signifikan, paling yang bertambah usia 17 tahun pemilih pemula," pungkas Rifki. ***