6 Opsi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dari MK

6 Opsi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dari MK
ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi. (Facebook)

WJtoday, Jakarta - Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M Guntur Hamzah menyatakan pihaknya telah memberikan opsi berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Setidaknya, kata Guntur, ada enam opsi yang diberikan MK kepada Pemerintah dan DPR yang nantinya dapat dipilih untuk kemudian dilaksanakan.

Hal itu disampaikan Guntur saat menjadi narasumber pada webinar nasional 'Format Pemilu Serentak Pasca Putusan MK Nomor 55/2019' pada Sabtu (20/11) di Solo. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama MK dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK).

"MK sudah memutus menyangkut bagaimana keserentakan pemilu dengan memberi opsi enam cara yang bisa dilakukan terkait format pemilu serentak. Pemerintah dan DPR yang menentukan dari berbagai aspek pertimbangan, melakukan evaluasi terhadap pemilu serentak sebelumnya, format pemilu serentak seperti apa yang ditetapkan," ujar Guntur dilansir dari keterangan yang dimuat laman MK, Minggu (21/11).

Keenam opsi yang diberikan MK itu di antaranya pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD; pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota; pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota.

Selanjutnya pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Wali Kota.

Sementara yang terakhir yakni pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Wali Kota.

Sejumlah opsi yang disampaikan MK itu dimaksudkan agar dapat menjadi pedoman atau pun petunjuk khususnya bagi para penyelenggara pemilu.

"Model pemilu serentak dalam putusan MK dimaksud merupakan opsi untuk menjaga keserentakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden," ungkap Guntur.

"Opsi model pemilu serentak tersebut, menurut Guntur, dapat menjadi pedoman maupun petunjuk bagi penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu maupun DKPP, termasuk juga dari Pemerintah untuk menindaklanjuti putusan MK," lanjut dia.

Lebih jauh, Guntur turut menyoroti perihal tenggang waktu penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Serentak maupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Menurutnya prinsip dasar MK, tak ada satu hari pun yang boleh lewat dari tenggang waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang.

"Kalau MK melewati tenggang waktu yang ditentukan, hal itu dianggap cacat," kata Guntur.

Terkait bagaimana menyikapi Pilkada Serentak 2024, Guntur menuturkan, pengalaman MK selama ini meneguhkan bahwa MK memiliki caranya sendiri dalam menangani perkara pilkada.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pun juga menjadi salah satu kunci bagi MK dalam menyelesaikan penanganan perkara.

"Mau dikasih waktu 14 hari kerja, selesai. Dikasih waktu 30 hari kerja, selesai. Dikasih waktu 45 hari kerja, juga selesai. Kunci Mahkamah Konstitusi dapat menyelesaikan berbagai perkara dengan waktu yang telah diberikan, karena penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat masif. Sehingga semua distribusi dokumen-dokumen yang sudah ada, langsung kami scan yang memudahkan semua jajaran di Mahkamah Konstitusi," pungkas Guntur.***